Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Polda Sumsel akui penyelesaian kasus karhutla lambat

0

Palembang, jurnalsumatra.com – Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Zulkarnaen mengakui bahwa penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbilang lambat karena dari tujuh yang masuk ke penyidikan pada 2015 tercatat hanya satu berkas ke tahap penuntutan.

“Mengapa ini menjadi lambat, karena apa yang dilakukan polisi sangat tergantung dengan instansi penegak hukum lain yakni kejaksaan,” kata Zulkarnaen pada paparannya dalam rapat koordinasi pencegahan karhutla di Gedung BPBD Sumsel, Palembang, Jumat.

Kondisi ini berkaitan erat dengan pengumpulan bukti-bukti seperti yang dimintakan jaksa.

Polisi terkendala dana karena untuk mengumpulkan bukti tersebut harus datang beberapa kali ke tempat kejadian perkara.

“Untuk memeriksa tidak cukup sekali, padahal lokasinya jauh. Belum lagi harus mendatangkan saksi ahli yang biayanya juga cukup mahal,” kata mantan Kapolres Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

Untuk itu, Polda Sumsel sudah mengomunikasikan dengan Kejaksaan terkait persoalan ini, namun persoalan lain pun muncul yakni jika barang bukti tidak cukup kuat maka pelaku bisa diputus bebas oleh hakim.

“Ini beda, yang akan dihadapi ini pengacara-pengacara dari perusahaan perkebunan yang tentunya tidak mudah. Jika bukti tidak kuat, maka bisa kalah dan ini yang jaksa tidak mau,” kata dia.

Ia mengemukakan bahwa penanganan kasus karhutla ini sempat berjalan baik pada 2013 saat Polda Sumsel dibantu dana dan infrastruktur berupa pinjaman helikopter.

Saat itu, polisi bisa dengan cepat ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti sehingga semua kasus sudah bisa masuk ke pengadilan sebelum memasuki periode kebakaran hutan pada tahun berikutnya.

“Persoalannya, anggaran sudah diajukan tapi tidak disetujui,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Sigit Wibowo mengatakan tindakan tegas dari aparat penegak hukum merupakan salah satu langkah jitu untuk menekan tindakan pembakaran lahan oleh masyarakat.

“Tegas supaya tidak ada lagi yang membakar lahan. Tegas ini mulai dari saat patroli di lapangan hingga membawa pelaku ke pengadilan,” kata dia.

Ia tidak membantah bahwa dana negara untuk penegakan hukum ini terbilang terbatas tapi jika semua pihak mau bahu- membahu dan memandang pencegahan karhutla ini merupakan tanggung jawab bersama maka persoalan ini dapat teratasi.

Sumatera Selatan melakukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi, TNI, Polri, Pemprov, BPBD, BMKG, Dishut, Disbun, perusahaan dan asosiasi pengusaha hutan untuk mencegah karhutla 2016.

Daerah ini fokus pada upaya pencegahan setelah sempat menarik perhatian dunia pada saat peristiwa karhutla pada 2015 dengan terbakarnya 736.563 hektare lahan dan 74 persennya berada di dalam area konsesi perkebunan HTI.(anjas)