Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Terdakwa Korupsi Musi Banyuasin Ajukan Eksepsi

0

Palembang, jurnalsumatra.com – Salah seorang terdakwa penerima suap pengesahan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada tahun 2015 dan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban bupati 2014 mengajukan nota keberatan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin.
Terdakwa Dear Fauzul Azim (mantan ketua fraksi PKS tahun 2014-2015) melalui penasihat hukumnya Bambang Saiman menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak jelas dan cermat, karena tidak menerangkan peran terdakwa secara rinci dalam kasus ini.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kurang cermat dengan menyamakan peran seluruh terdakwa tanpa membuat spesialisasi untuk masing-masing terdakwa.
Sementara terdakwa lainnya, Iin Febrianto (Partai Demokrat), Parlindungan Harahap (PKB), Ujang M Amin (PAN), Jaini (Golkar), Depy Irawan (Nasdem) memilih tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).
“Jika penilaian hanya karena terdakwa ikut dalam rapat, saya mempertanyakannya, bukankah menjadi tugas anggota dewan untuk hadir dalam rapat pengesahan dan itu diatur oleh undang-undang,” kata Bambang ketika dijumpai usai sidang.
Selain tidak jelas, Bambang mengatakan dalam dakwaan dicantumkan bahwa terdakwa menerima Rp75 juta. Padahal, uang diterima hanya Rp40 juta dan sudah dikembalikan ke negara.
“Uang juga sudah dikembalikan klien saya ke negara. Jadi jelas, klien saya harus dibebaskan demi hukum. Kalau ini terjadi, mungkin kelima terdakwa lain yang tidak mengajukan eksepsi bisa bernasib sama karena semuanya disidangkan dalam satu berkas,” ujar Bambang.
Sementara anggota tim JPU, Feby Dwiyansodspendy mengatakan bahwa sudah memiliki jawaban atas nota keberatan yang akan disampaikan terdakwa tersebut.
“Jika mempersoalkan masalah jumlah uang yang diterima, tim jaksa sudah memiliki jawabannya dan siap disampaikan dipersidangan,” kata Feby.
Dear menjadi satu dari delapan ketua fraksi yang terjerat kasus ini yakni Iin Febrianto (Partai Demokrat), Parlindungan Harahap (PKB), Ujang M Amin (PAN), Jaini (Golkar), Depy Irawan (Nasdem), Bambang Karyanto (PDI-P/sudah divonis), dan Adam Munandar (Partai Gerinda/sudah divonis).
Selain itu terdapat enam terpidana lain yakni empat pimpinan DPRD yakni Riamon Iskandar, Islan Hanura, Aidil Fitri, dan Darwin AH, Bupati Muba dan istrinya yakni Pahri Azhari dan Lucianty.
Enam pimpinan fraksi DPRD Musi Banyuasin didakwa atas perbuatan turut serta dalam pemufakatan (tidak aktif) dan penerimaan suap dari pemerintah kabupaten.
Sementara dua rekannya yakni Bambang Karyanto (PDI-P/sudah divonis), dan Adam Munandar (Partai Gerinda/sudah divonis) didakwa dalam berkas berbeda karena dinilai penyidik terbilang aktif dalam meminta uang ke eksekutif.
Berdasarkan dakwaan diketahui bahwa peran keenam terdakwa terbilang sama yakni turut serta menghadiri beberapa rapat untuk memutuskan persentase uang APBD yang akan dipintakan ke Pemkab Muba terkait pengesahan APBD 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban bupati tahun 2014.
Pada rapat tersebut disepakati bahwa Anggota DPRD Muba meminta satu persen dari total APBD Pemkab Muba yakni Rp17,5 miliar.
Atas perbuatan tersebut, keenam terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf a UU no 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kemudian pada dakwaan kedua dikenai dengan Pasal 11 UU no 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Penyidik KPK menetapkan keenam ketua fraksi DPRD Muba ini sebagai tersangka atas pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kediaman Ketua Fraksi PDI-P Bambang Karyanto pada 19 Juni 2015 lalu.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp2,56 miliar di dalam tas besar merah maron serta empat orang tersangka yaitu Bambang Karyanto, Adam Munandar (Ketua Fraksi Gerindra), Syamsudin Fei (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), dan Faysar (Kepala Bappeda).
Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa keenam pimpinan fraksi ini telah menerima masing-masing Rp75 juta dari uang suap setoran pertama, sementara empat pimpinan DPRD masing-masing Rp100 juta ditambah Rp50 juta.(anjas)