Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Legislator Sayangkan Serapan Dana Desa Masih Redah

0

Sampit, jurnalsumatra.com- Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo menyayangkan serapan dana desa semester I tahun anggaran 2016 di daerah itu masih rendah.
“Ada indikasi serapan dana desa itu rendah karena kurangnya bimbingan pemerintah daerah terhadap aparatur desa dalam penggunaan anggaran,” katanya di Sampit, Selasa.
Handoyo mengungkapkan, akibat dana desa tidak terserap dengan maksimal tersebut berdampak pada pembangunan di desa.
Beberapa program pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai oleh dana desa tidak dapat terlaksana karena tidak dianggarkan oleh aparatur desa.
“Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, sebab masyarakat yang dirugikan karena pembangunan ada yang tertunda,” katanya.
Handoyo meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi rendahnya serapan dana desa tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur Putu Sudarsana mengakui merosotnya serapan dana desa di daerah itu.
“Tahun lalu kita menempati urutan 27 untuk daerah dengan penyerapan dana desa terbaik se-Indonesia, dengan capaian sekitar 98 persen. Sekarang ini posisi kita melorot ke urutan 200. Makanya kita lakukan rapat evaluasi. Kita harus cari apa masalahnya dan tetapkan apa langkah yang harus diambil,” ucapnya.
Lebih lanjut Putu mengatakan, sampai saat ini alokasi dana desa di Kotawaringin Timur baru terserap sekitar 30,7 persen. Jika mengacu pada target, serapan anggaran pada Juli ini seharusnya sudah mencapai 55 persen.
“Tahun ini total dana desa mencapai Rp234 miliar atau sekitar 10,27 persen dari APBD Kotawaringin Timur untuk 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit mendapat alokasi dana paling besar yakni Rp1.854.076.000, sedangkan alokasi terendah diperoleh Desa Menjalin yakni Rp1.084.901.000,” terangnya.
Hasil evaluasi, melorotnya serapan dana desa tersebut karena terkendala banyaknya desa yang saat ini dijabat seorang penjabat kepala desa.
Ada 76 desa yang dipimpin penjabat kepala desa sampai dilantiknya kepala desa definitif hasil pemilihan kepala desa serentak Oktober nanti.
Mereka yang ditunjuk sebagai penjabat kepala desa umumnya aparatur sipil negara yang merupakan sekretaris desa maupun pegawai di kecamatan.
Meski diberi kewenangan yang sama, namun diperkirakan ada kendala dalam pelaksanaan tugas, baik karena masalah domisili maupun tugas-tugas lain.
Terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni di desa, diperkirakan juga berpengaruh terhadap program dan penyerapan dana desa. Pemerintah daerah sudah bekerjasama dengan pakar dari Lampung dalam hal pendidikan dan pelatihan, namun ini perlu ditingkatkan.
“Kendala besarnya adalah banyak kepala desa yang sudah berakhir menjabat tapi belum menyelesaikan pertanggungjawaban. Akibatnya, dana untuk berikutnya belum bisa dikucurkan. Saya sudah minta ini menjadi perhatian,” ujar Putu.
Pihaknya berharap kendala yang ada bisa segera diatasi agar pembangunan desa berjalan sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Besarnya dana desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk membangun daerah dimulai dari desa demi kesejahteraan masyarakat.(anjas)