Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pariaman Butuh Tambahan Personel Pengamanan Perlintasan Sebidang

0

     Pariaman, Sumbar, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, membutuhkan tambahan personel pengamanan untuk ditempatkan pada perlintasan kereta api sebidang atau tanpa pintu di beberapa titik di daerah itu.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat, Yota Balad di Pariaman, Kamis, mengatakan saat ini terdapat 10 titik perlintasan kereta api tanpa pintu di daerah itu dan umumnya berada di titik yang ramai.
“Enam di antaranya sudah kita siagakan para personel dan memang diakui belum optimal karena keterbatasan anggota,” tambah dia.
Meskipun demikian enam personel tersebut ditempatkan di lokasi yang betul-betul dianggap rawan kecelakaan kereta api dengan kendaraan.
Keterbatasan jumlah personel diharapkan tidak menjadi alasan untuk menjaga dan mengutamakan keselamatan masyarakat terutama yang melintasi perlintasan tanpa pintu tersebut.

     “Saat ini jalur kereta api menuju Stasiun Nareh Kecamatan Pariaman Utara sedang dikerjakan, kalau sudah aktif secara otomatis akan ada lagi penambahan perlintasan tanpa pintu yang rawan,” jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, perlintasan tanpa pintu yang berada di Desa Pauh Barat dinilai paling rawan kecelakaan karena berada tidak jauh dari pusat keramaian yaitu Masjid dan Puskesmas.
Lokasi yang amat rawan tersebut perlu pengawasan dan perhatian khusus agar tidak terjadi kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan korban meninggal dunia.
“Perlintasan tanpa pintu di lokasi tersebut sangat rawan sekali, bisa kami bayangkan jika ada masyarakat yang terdesak ingin pergi berobat ke Puskesmas tanpa memperhatikan keadaan bisa saja berakibat fatal,” katanya.
Terkait usulan pembuatan plang otomatis, pemerintah setempat telah melakukan koordinasi dengan pihak KAI. Dari pertemuan tersebut pihak KAI menyatakan jika perlintasan terletak di jalan nasional maka tanggung jawabnya.
Namun apabila perlintasan tanpa pintu tersebut berada di jalan daerah, maka plang otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.
Selain itu pemerintah melalui dinas terkait juga sudah mengoptimalkan rambu-rambu pemberitahuan seperti jadwal keberangkatan kereta api dan imbauan untuk berhati-hati di sejumlah titik perlintasan tersebut.(anjas)