Diduga Kasus Bansos Sumsel 2013 dilegalkan SK Gubernur No 96/KPTS/BPKAD/2013

0

alex noerdinPALEMBANG, jurnalsumatra.com –  Berawal dari keluarnya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 53 tahun 2012 tentang pejabaran APBD Sumsel tahun 2013 Gubernur mengambil Kebijakan mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp. 1.492.704.039.000,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 600.000.000.000,00

Kaban BPKAD Sumsel Laonma Pasindak Tobing SE menjelaskan (15/7/2013).

“Berdasarkan rincian saya paparkan bahwa penggunaan dana hibah terdiri dari 15 Item sebagai berikut:

Hibah Dana Belanja Operasional Sekolah sebesar Rp .806.218.250.000 (54 persen).

Pelaksanaan Pilkada Rp. 221.125.000.000 (14,81 persen).

Sekolah Gratis Rp.159.307.712.000 (10,67 persen).

Berobat Gratis Rp. 35.150,757.000 (2,35 persen).

KONI Rp. 24.287.400.000 (1,63 persen).

TNI/ Polri sebesar Rp. 7.629.600 (0,51 persen).

Forum P3N Rp. 17.850.000.000 (1,20 persen).

BNN, TVRI, PMI Rp. 8.816.520.000 (0,59 persen),

Program Askessos Rp. 3.000.000.000 (0,20 persen).

Kelompok Masyarakat lainnya Rp. 5.762.600.000,-

Panitia persiapan Pekan olahraga mahasiswa Asia Tenggara Rp1.318.000.000 (0,09 persen).

Organisasi Keagamaan Rp 40.472.000.000 (2,71 persen).

Organisasi kemasyarakatan Rp. 35.000.000.000 (2,34 persen),

Media massa Rp. 15.000.000.000 (1 persen) dan Reses DPRD Rp. 111.766.200.000 (7,49 persen), ungkap tobing .

Contohnya Gubernur memberikan insentif bagi Forum P3N yang memang telah mengajukan permohonan fasilitas kendaraan untuk 3.200 pencatat nikah.

Dari total tersebut baru 1.500 yang kita realisasikan yaitu pada April 1000 Unit dan Mei 500 unit., sisannya kita realisasikan bertahap karena disesuaikan dengan keuangan daerah, ungkap tobing kala itu

“Karena sistemnya memang seperti itu, sepanjang namanya ada di keputusan gubernur tersebut maka dia berhak mengajukan kapan pencairan hibah itu.

Prosedurnya sudah diajukan ke kita dan kita wajib mencairkan, karena forum tersebutlah yang meminta dicairkan, bukan semerta-merta asal cair saja dan atas dasar permintaan yang juga ada pertanggung jawabannya,”kata Laonma.

Laonma menjelaskan SK Gubernur No 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Sumsel 2013 bertanggal 21 Januari 2013 menjelaskan secara rinci jumlah anggaran hibah sebesar nominal Rp. 1.492.704.039.000,00.

Mengenai dana hibah juga diisukan dibagikan dalam bentuk beras, itu tidaklah benar “Karena dana 1,49 Triliun ini murni bentuknya hibah uang bukan berupa barang,”ungkapnya

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (1) PPKD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;serta menyusun rancangan APBD.

Permendagri No. 32 tahun 2011 dan di ubah Permendagri No. 39 tahun 2012 menyatakan Hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan ini diberikan dengan persyaratan minimal memuat proposal kegiatan beserta rencana kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, serta kelengkapan administrasi seperti susunan kepengurusan untuk organisasi kemasyarakatan, akta pendirian, dan keterangan/pernyataan terdaftar dari Kesbangpol.selaku SKPD terkait.

Menindak lanjuti Permendagri tersebut Kepala daerah lalu menunjuk SKPD terkait tersebut untuk melakukan evaluasi persyaratan administrasi atas usulan/proposal/permohonan hibah..

Kepala SKPD lalu menyampaikan rekomendasi sebagai hasil evaluasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD lalu memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

TAPD dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

Diduga Banggar DPRD Sumsel 2013 Terlibat

Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan dengan di keluarkannya Pergub No. 53 tahun 2012 tentang pejabaran APBD Sumsel tahun 2013 dimana Gubernur mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp. 1.492.704.039.000,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 600.000.000.000,00 tentunya tidak terlepas dari persetujuan DPRD Sumsel kala itu.

Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Pasal 53 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan RAPBD yang berbentuk rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan pertimbangan skala perioritas sesuai peraturan perundang-undangan untuk di bahas dengan banggar DPRD.

Khusus plafon anggaran sementara penyaluran dana hibah bansos TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan evaluasi SKPD terkait mengenai penerima hibah yang memenuhi persyaratan administrasi dan usulan proposal permohonan penerima hibah

KUA-PPAS dibahas dan disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD APBD. Selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) dan penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dimana Gubernur selaku kepala daerah mengeluarkan Pergub.

Dimanakah DUGAAN keterlibatan jajaran wakil rakyat Sumsel dalam pusaran korupsi hibah bansos Sumsel ??? Pada rapat pembahasan KUA PPAS khusus dana hibah bansos, Banggar DPRD seharusnya menyimak persyaratan utama kelengkapan administrasi KUA – PASS penyaluran hibah bansos yaitu hasil evaluasi SKPD terkait.

Diduga DPRD Sumsel sengaja mengabaikan tidak adanya rekomendasi evaluasi SKPD terkait pada penyaluran dana hibah bansos (tanpa rekomendasi evaluasi) dan menjadi alat penekan untuk meloloskan dana hibah aspirasi sebesar Rp.111.766.200.000.

75 anggota DPRD Sumsel di duga telah menyetujui KUA – PPAS menjadi APBD Sumsel pada rapat paripurna persetujuan APBD Sumsel tahun 2013.

Hibah aspirasi menurut Tobing sebesar (hasil reses DPRD Sumsel) Rp 111.766.200.000 yang tercatat di dalam RKA _ PPKD terdiri dari dana hibah aspirasi komisi I sebesar Rp. 21.302.700.000,00, komisi II sebesar Rp. 15.845.000.000,00, komisi III sebesar Rp. 6.655.000.000,00, komisi IV sebesar Rp. 43.148.000.000,00 komisi IV sebesar Rp. 43.148.000.000,00 dan komisi V sebesar Rp. 27.903.000.000,00.

Dana hibah aspirasi ini tercantum di dalam SK Gubernur No 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Sumsel 2013 bertanggal 21 Januari 2013 dinyatakan pula oleh Tobing “Mengenai dana hibah juga diisukan dibagikan dlaam bentuk beras, itu tidaklah benar “Karena dana 1,49 Triliun ini murni bentuknya hibah uang bukan berupa barang,” ungkapnya.

Namun DPRD Sumsel merubah sebagian besar hibah uang menjadi hibah barang. Diduga perubahan ini karena oknum anggota DPRD Sumsel melakukan pemotongan anggaran pembelian barang yang dilaksanakan SKPD Biro Kesra, Biro Umum dan perlengkapan serta SKPD Dinas Sosial.

Perubahan hibah uang menjadi pembelian Unit Mobil Jenazah, tenda, kursi, alat sound system, kebutuhan Rebana dan lain – lain disamping dugaan cash back (pengembalian) hibah uang 60% dari penerima hibah ke oknum anggota dewan menjadi modus dugaan korupsi dana hibah aspirasi.

Dampak dari dugaan konsfirasi oknum anggota DPRD Sumsel dengan Executive Pemprov Sumsel pada penganggaran dana hibah bansos 2013 adalah devisit anggaran sebesar Rp. 700 milyar. (sumber : Transformasinews.com/ Kabarakyat Sumsel.com)

Share.