Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Akademisi: Pemerintah Harus Tegas Pelaksanaan Hukuman Mati

0

     Medan, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Agung RI harus bersikap tegas dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap 14 terpidana kasus narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Pedastaren Tarigan.
Menurut Dr. Pedastaren Tarigan, S.H. di Medan, Kamis, terpidana mati yang telah ditolak pengajuan peninjaun kembali (PK) oleh Mahkamah Agung dan permohonan grasi dari Presiden RI, secepatnya dieksekusi mati dan tidak perlu ditunda-tunda lagi.
Penundaan hukuman mati tersebut, kata Pedastaren, justru bisa menimbulkan berbagai tanggapan yang bersifat negatif maupun positif. Hal seperti ini harus dihindari oleh pemerintah.
“Eksekusi mati tahap pertama dan kedua di Pulau Nusakambangan itu berjalan sukses, lancar, dan tidak ada yang mengalami kendala oleh Kejaksaan Agung selaku koordinator eksekusi yang dipercaya pemerintah,” ujar Pedastaren.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan rencana eksekusi mati 14 terpidana pada Tahap III di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jumat (29/7) sekitar pukul 00.46 WIB.
Namun, akhirnya mengalami perobahan secara mendadak, kemudian Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa dieksekusi mati itu hanya empat orang, sedangkan 10 orang lainnya ditunda.
“Penundaan itu dilakukan hanya beberapa hari sebelum eksekusi mati.Hal ini jelas membingungkan pihak keluarga terpidana mati dan masyarakat,” ucapnya.

     Pedastaren menambahkan bahwa Kejaksaan Agung juga tidak menyebutkan alasan penundaan eksekusi mati itu. Hal ini justru makin membuat tanda tanya bagi warga masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, Kejaksaan Agung juga harus mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut administrasi bagi terpidan mati warga negara asing, masalah teknis, dan sebagainya.
Menurut dia, sebagian masyarakat mempertanyakan mengenai biaya eksekusi mati terhadap 14 orang senilai Rp7 miliar. Mereka juga menanyakan sisa anggaran lain setelah ke-10 orang pada hari Jumat (29/7) tidak jadi dieksekusi.
“Hal itu juga perlu dijelaskan Kejaksaan Agung sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara jelas,” kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU.
Kejagung diharapkan secara tranparan dan terbuka menyampaikan  mengenai kendala eksekusi mati dan juga dana yang dihabiskan dalam kegiatan tersebut.
Sebelumnya, empat terpidana mati yang dieksekusi di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7).
Keempat orang itu, yakni Freddy Budiman (WNI), Seck Osmani (berpaspor Senegal, berkebangsaan Nigeria), Humprey Eijeke (Nigeria), dan Michael Titus (Nigeria).
Sepuluh terpidana mati lainnya masih belum diketahui kapan dilaksanakannya hukuman eksekusi mati.
Mereka adalah Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).(anjas)