Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Indek IDI Provinsi Sumsel 2015 Meningkat 4,99 Poin

0
Indek IDI Provinsi Sumsel 2015 Meningkat 4,99 Poin

Indek IDI Provinsi Sumsel 2015 Meningkat 4,99 Poin

Palembang, jurnalsumatra.com – Dibandingkan tahun 2014 IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Provinsi Sumsel sebesar 74,82 pada tahun 2015 IDI sebesar 79,81 menungjukan mengalami peningkatan sebesar 4,99 poin.

Kepada jurnalsumtra.com Kepala BPS Provinsi Sumsel Yos Rudiansyah, MM mengatakan “Perkembangan IDI Sumsel dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 72,52 tahun 2009, tahun 2010 sebesar 73,65, tahun 2011 sebesar 67,92, tahun 2012 sebesar 73,17, tahun 20,13 sebesar 67,12 tahun 2014 sebesar 74,82 dan tahun 2015 sebesar 79,81. Dari Tahun 2009-2015 tingkat demokrasi Provinsi Sumsel berada kategori sedang”Jelasnya.

Secara umum, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel 2015 sebesar 79,81 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 4,99 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 2014 sebesar 74,82. Walaupun nilai indeks demokrasi Provinsi Sumsel mengalami kenaikan namun tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel masih pada kategori “sedang” sama seperti tahun 2014. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (Indeks>80), “sedang” (Indeks 60-80), dan “buruk” (Indeks < 60).

Dikatakannya, Aspek Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) tahun 2015 sebesar 61,0 mengalami penurunan cukup dratis sebesar 17,53 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 78,53. Tetapi aspek lainnya yakni Aspek Kebebasan  Sipil (Civil Liberty) naik 9,97 poin dari 86,09 pada 2014 menjadi 96,06 pada 2015 dan Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 15,22 poin dari sebesar 63,57 di tahun 2014 menjadi 78,79 tahun 2015.

Menurutnya, Metologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar local, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

“Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan dua indicator baru komponen dari variable “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitive pada situasi lapangan yang terkini. Dua indicator tersebut adalah “Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh keputusan PTUN” dan “Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah”. Pungkasnya. (edchan)