Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pengamat: Perlu Peningkatan Pembentukan Perda Inisiatif DPRD

0

     Padang, jurnalsumatra.com – Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Edi Indrizal menilai perlu keseriusan dan peningkatan pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Padang sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat.
“Memang sebenarnya tidak mutlak harus ada perda inisiatif, namun jika DPRD benar-benar menyerap aspirasi dan memahami masalah, tentu akan ada perda-nya,” kata dia di Padang, Jumat.
Ia menjelaskan selama ini banyak contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan membutuhkan perda inisiatif, namun tidak ada realisasinya dan hal tersebut nihil.
“Contohnya permasalahan terkait tanah ulayat, konflik-konflik sosial yang terus meningkat di masyarakat karena perubahan sosial yang cepat serta meningkatnya pembangunan pariwisata namun dikhawatirkan juga berdampak negatif,” jelasnya.
Menurutnya, hal-hal tersebut menunjukkan daerah membutuhkan perda inisiatif DPRD yang bisa dijadikan dasar regulasi yang khas daerah tanpa harus tergesa-gesa atau sibuk membuat wacana Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).
Adanya perda inisiatif itu sebenarnya juga dapat mewujudkan nilai-nilai budaya minangkabau menjadi lebih realistis dalam rangka menjaga kontinuitasnya dan tidak lenyap begitu saja.
“Makanya DPRD harus banyak diskusi hal-hal substantif dengan menyerap aspirasi masyarakat dan memahami masalah dari berbagai pemangku kepentingan dan mengetahui isu-isu terbaru,” katanya.

     Ia menegaskan jangan sampai DPRD malah ketinggalan informasi karena semakin cepat tindakan dari para anggota dewan itu dan ada perwujudan perda inisiatif, tentu pemerintah setempat, swasta dan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat menindaklanjuti.
Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan, sedikitnya jumlah perda inisiatif yang dihasilkan DPRD khususnya pada 2015 disebabkan tidak ada anggaran untuk pembuatan Naskah Akademik (NA), sementara ada aturan-aturan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dalam pembuatan rancangan perda.
“Karena itu perda yang dilahirkan sedikit, bahkan pada 2015 tidak satupun perda inisiatif DPRD yang dilahirkan,” ujarnya.
Selain itu, perda-perda yang disetujui di DPRD termasuk usulan dari pemerintah setempat malah tidak pula berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat sehingga pada 2016, kuantitas tidak lagi menjadi prioritas, melainkan mengutamakan kualitas.
“Kami di DPRD terus mengupayakan pembentukan perda inisiatif, namun tetap saja harus mengacu pada banyaknya prosedur berdasarkan Permendagri nomor 30 tahun 2015 dan memang harus diikuti,” jelasnya.
Namun, ia menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan terhadap empat rancangan perda inisiatif. Saat keempatnya rampung dan dapat disetujui, maka akan dilanjutkan dengan empat rancangan perda inisiatif DPRD lainnya.(anjas)