Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Anggaran Dipangkas, TPP Terancam Hangus

0

LOGO KABUPATEN LAHATLahat, jurnalsumatra.com – Ribuan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengeluhkan pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Sri Mulyani, tidak hanya berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semata, melainkan tingkat Provinsi hingga kabupaten/kota ikut merasakannya, bukan hanya itu, tunjangan prestasi pegawai (TPP) yang selalu menjadi tungguan ribuan aparatur sipil negara (ASN) setiap bulannya.

Sebut saja, Ali (52) salah satu ASN disalah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat menyayangkan, hal itu terjadi menurutnya, TPP yang diterima setiap bulannya begitu membantu sekali guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Dimana, TPP inilah yang sangat membantu PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Lahat, sebab, ketika SK gaji masuk ke dalam bank, satu-satunya harapan dari disebutkan tadi,” ujarnya, baru-baru ini.

Menurutnya, agar sekiranya jajaran Pemda Lahat dapat mempertimbangkannya lebih cermat lagi, supaya TPP tidak terancam hilang atau ditunda, dikarenakan terjadinya pemangkasan anggaran tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

“Mudah-mudahan, dapat dicarikan solusi terbaik, walaupun bukan satu atau dua pegawai saja, melainkan jutaan ASN se Indonesia mengantungkan terhadap TPP ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegas Ali.

Hal senada juga disampaikan, Sobirin (53) pegawai disalah satu kecamatan mengungkapkan, sangat prihatin sekali dengan keadaan dewasa ini, dirinya menjadi abdi negara hampir 30 tahun, baru kali ini mengalami defisit anggaran seluruh Indonesia.

“Selama saya menjadi pegawai belum ada yang namanya pemangkasan dana hingga miliar rupiah, pada akhirnya berdampak kepada keuangan daerah, sehingga TPP semestinya hak setiap abdi negara kini terancam ditiadakan, ini sangat buruk sekali,” tuturnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), H Haryanto SE MM MBA mengemukakan, sejujurnya dirinya terkejut dengan pemangkasan anggaran yang diberlakukan seluruh Indonesia, yang semestinya tidak perlu dilaksanakan dipertengahan jalan seperti ini.

“Ini tentunya sudah disusun dana-dana tersebut, dikarenakan adanya hal disebutkan diatas, maka, jajaran kami harus menyesuaikan kembali plafon-plafon anggaran berdasarkan keputusan Kemenkeu RI, dimana, program kerja sudah berjalan, sebaiknya pada tahun anggaran baru saja,” ujar H Haryanto. (Din)