Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Ratusan PNS DIY Dianugerahi Satya Lencana

0

Yogyakarta, jurnalsumatra.com – Sebanyak 533 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan RI.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.
Menurut Sultan penyematan Satya Lencana Karya Satya itu merupakan wujud penghargaan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan loyalitas, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja tanpa cacat-cela sebagai pamong praja.
“Penghargaan ini hanya diberikan bagi PNS yang memiliki ‘karya-satya’ (bekerja dengan setia) pada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah,” kata dia.
Penghargaan itu diberikan untuk PNS yang bekerja selama 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun yang masing-masing sebanyak 183 orang, 287 orang dan 63 orang.
Seusai memberikan penghargaan, Sultan mengingatkan agar seluruh PNS di lingkungan Pemda DIY mampu mewujudkan sistem birokraksi yang handal, responsif terhadap perubahan, serta menjunjung tinggi etika dan pro-rakyat.
“‘Image’ yang berkonotasi buruknya birokrasi dapat disanggah dengan kerja konkrit,” kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu.
Sultan juga mengharapkan aparatur pemerintahan di lingkungan Pemda DIY mampu melaksanakan akuntabilitas objektif dan subjektif guna mewujudkan “Good Governance”.
Akuntabilitas objektif, kata dia, bersumber dari lingkungan strategis dari luar yang memotivasi aparat untuk bekerja keras. Sementara akuntabilitas subjektif bersumber dari individu aparat dengan mengedepankan tugas pokoknya dalam melayani masyarakat.
“Akuntabilitas harus menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja aparatur sebagai sarana untuk menekan seminimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang,” kata dia.
Menurut Sultan, citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem itu telah dianggap sebagai “tujuan” bukan lagi sekadar “alat” untuk mempermudah jalannya pemerintahan.
“Birokrasi yang tergambar dalam kesan kita  masih identik dengan peralihan perizinan dari meja ke meja, proses yang “ribet”, berbelit-belit, dan tidak efisen,” kata Sultan.
Oleh sebab

itu, Ia berkomitmen selalu melakukan penilaian kinerja triwulanan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas dasar Peraturan Menteri Nomor 294 Tahun 2011 yang antara lain meliputi aspek fisik, kelembagaan, serta pencapaian sasaran.(anjas)