KPU Ingatkan Petugas Tidak Asal Verifikasi

0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur mengingatkan para petugas lapangan untuk tidak asal-asalan melakukan verifikasi terhadap berkas paket bakal calon perseorangan, yang akan maju dalam Pilkada serentak pada 2017.
“Proses verfikasi mulai dari administrasi sampai verifikasi faktual, sehingga harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU,” kata juru bicara KPU NTT Yosafat Koli kepada wartawan di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu, ketika ditanya tentang ada tidaknya jaminan bahwa para petugas dapat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pasangan bakal calon perseorangan di lapangan secara benar.
“Semua KPU di daerah sudah kami ingatkan bahwa proses administrasi berkas calon perseorangan harus dilakukan sesuai dengan aturan. Jangan sampai petugas tidak turun ke lapangan atau main mata dengan calon tertentu,” katanya.
Menurut dia, jika ada petugas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tata aturan, maka siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Para petugas lapangan sudah tahu, sanksi yang mereka terima kalau tidak melaksanakan tugas dengan benar,” katanya tanpa merinci lebih jauh soal sanksi dimaksud.

    Yosafat Koli menjelaskan, dalam syarat pencalonan perseorangan, pasangan bakal calon harus melewati dua tahap, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Setelah lolos tahap verifikasi administrasi maka masuk ke dalam tahap verifikasi faktual.
Proses verifikasi faktual, katanya petugas dari KPU harus mendatangi langsung dari rumah ke rumah, untuk mengecek apakah dukungan warga yang disematkan kepada bakal calon benar tidak sesuai dengan data di KTP.
“Kalau KTP-nya Kota Kupang, tapi tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat dukungan maka tidak bisa diterima,” katanya.
Menurut dia, petugas tetap harus mendatangi terlebih dahulu alamat warga untuk memastikan dengan bukti KTP yang didapatkan.
“Harus datang ke alamatnya dulu untuk memastikan. Kalau nanti yang bersangkutan memang tidak bisa ditemui, baru dikasih waktu tiga hari supaya warga tersebut mendatangi PPS di satu tempat,” katanya.
Proses verifikasi ini, kata dia, harus dilaksanakan oleh petugas lapangan sehingga dilakukan secermat mungkin.
“Masyarakat bisa memantau aktivitas petugas lapangan dan memberikan laporan, jika ada petugas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan,” katanya.(anjas)