Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


KPPAD: Pemkab Kurang Responsif Terhadap Pendidikan Tambelan

0

    Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau berpendapat Pemerintah Kabupaten Bintan kurang responsif dalam menyediakan prasarana pendidikan dasar di Pulau Tambelan.
KPPAD Kepri M Faizal, di Tanjungpinang, Kamis, menyatakan, salah satu contohnya adalah Pemkab Bintan belum juga memperbaiki gedung Sekolah Dasar kelas Jauh di Kecamatan Tambelan yang membutuhkan perbaikan.
“Pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah kabupaten harus mampu menyediakan fasilitas terbaik untuk pendidikan di kecamatan terjauh itu,” katanya.
Terhadap kondisi SD Kelas Jauh di Mentebung Kecamatan Tambelan, Faizal menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk memperbaiki keadaan sekolah tersebut.
“Kami mengimbau, Pemkab Bintan langsung turun tangan melalui Dinas Pendidikan Bintan untuk mengalokasi dana. Paling tidak, membangun kembali fasilitas sekolah yang hampir roboh,” ucapnya.

   Seandainya tidak juga bisa dilakukan pemerintah setempat, KPPAD Kepri prihatin melihat kondisi buruk tersebut.
“Jangan sampai pemerintah justru mematahkan semangat warganya untuk belajar, mencapai cita-cinta, tapi tak didukung pemerintah itu sendiri,” ucapnya.
Jika pemerintah mempermasalahkan jarak tempu, hal tersebut bukan alasan  penghalang perhatian pemerintah. Karena, Tambelan masih dalam satu wilayah Bintan.
“Kami tak melihat apakah itu sulit dijangkau atau tidak. Karena satu wilayah, artinya masih tanggung jawab pemerintah di wilayah itu,” tegasnya.
Dia mengatakan, pemerintah justru bisa membuka akses untuk itu. Bukan hanya di daerah perkotaan saja yang diperhatikan, tapi di daerah terpencil juga harus jadi prioritas.
“Sekarang bagaimana pemerintah  dapat membuka akses yang dianggap sulit tersebut, menjadi mudah dan terbuka. Karena, kalau berprinsip susah dijangkau, maka sampai kapan pun akan susah dijangkau,” tegas Faizal.
Di sisi lain, jika memang ada program pemerintah di 2014, menimbulkan pertanyaan mengapa tidak segera direalisasikan.
“Kami sangat menyayangkan kenapa pemerintah pada saat itu tak responsif. Janganlah hanya seremonial, ada hal-hal yang lebih penting, namun terabaikan,” katanya.(anjas)