Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pemutihan Pajak Bermanfaat Untuk Rakyat

0
Pemutihan Pajak Bermanfaat Untuk Rakyat

Pemutihan Pajak Bermanfaat Untuk Rakyat

Palembang, jurnalsumatra.com – pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atau pemutihan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Apabila masyarakat tetap tidak mau segera ‘memutihkan’ kendaraannya melalui kebijakan yang berlaku pada 1 September hingga 31 Desember ini, kendaraannya tersebut akan dianggap ilegal.

Karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomornya dianggap tidak berlaku lagi.

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Tomex Korniawan mengatakan, pemerintah melakukan pemutihan ini untuk memberikan kemudahan dan kelancaran membayar pajak kedepannya, agar masyarakat tak lagi merasa keberatan dalam membayar pajak.

“Manfaatkan waktu selama empat bulan ini untuk membayar tunggakan pajak yang sudah diringankan ini. Apabila 1 Januari 2017 belum juga membayar, akan dihapusbukukan. Kendaraannya tersebut dianggap dimiliki secara tidak sah. Wajib pajak yang menunggak akan dikejar sampai ke rumah dan diharuskan membayar tunggakan tanpa keringanan,” tegasnya, Senin (22/8).

Dirinya menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir adanya penyimpangan atau dipersulit ketika melakukan pengurusan pembayaran PKB di UPTD Samsat.

Pihaknya akan mendirikan pusat informasi di setiap Samsat yang ada di Sumsel serta memasang spanduk dan baliho yang menerangkan tahapan serta tata cara melakukan pembayaran tunggakan pajak tersebut.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel yang bekerja sama dengan Pemprov Sumsel menginginkan peningkatan legalitas kendaraan bermotor sebelum penerapan pembayaran PKB online secara efektif diberlakukan 2017 mendatang berdasarkan instruksi Kapolri.

“Pemutihan pajak akan dilayani di seluruh UPTD Samsat yang tersebar di Sumsel. Untuk Kota Palembang ada empat titik. Pertama di Samaat induk, Samsat Keliling, Samsat Pembantu, dan Samsat Drive Thru,” jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan, pelayanan pembayaran pajak akan lebih efektif ketika gedung Samsat baru di bilangan Jalan Kapten A Rivai selesai. Saat ini pengerjaannya sudah 90 persen dan September sudah bisa dioperasikan. “Nanti Samsat Induk pindah dari Kantor Ditlantas Polda Sumsel di Jalan POM IX ke Jalan Kapten A Rivai,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel H Muslim mengatakan, Peraturan Gubernur Sumsel nomor 22 tahun 2016 terkait pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ini untuk memancing masyarakat menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berapa tahun pun masyarakat menunggak pajak, hanya akan dikenakan biaya bayar satu tahun pokok dan satu tahun berjalan sementara denda dan bunga yang seharusnya dibayarkan, ditiadakan.

“Jadi nanti masyrakat hanya akan membayar pajak tahun pokok yakni tahun 2015, dan membayar pajak tahun berjalan 2016 saja, tidak ada biaya lain. Untuk yang ingin mengurus balik nama pun gratis tanpa biaya sepeser pun alias Rp0. Hanya perlu KTP saja,” ujarnya.

Muslim menjelaskan, digratiskannya biaya balik nama ini untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi pajak kendaraan motor yang dimilikinya. Selama ini, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan namun bukan atas nama sang pemilik.

“Apabila kendaraannya sudah atas nama pemilik atau pemakainya, bukan nama orang lain, maka pengurusan ke depannya pun akan lebih mudah,” tambahnya.

Tahun ini Pemprov Sumsel melakukan revisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2016. Pada APBD induk target penerimaan PKB menjadi Rp1 triliun dari sebelumnya Rp775 miliar, sedangkan untuk BBN-KB yang sebelumnya sebesar Rp710 miliar menjadi Rp740 miliar. “Revisi tersebut diharapkan mencapai targetnya setelah pemutihan dilakukan pada kuartal ke empat tahun ini,”

Berdasarkan data Dispenda Sumsel, tercatat ada 3.152.901 juta kendaraan yang ada di seluruh Sumsel. Hampir separuh dari jumlah tersebut belum membayar pajak dari kurun waktu satu hingga lebih dari dua tahun.

Muslim berujar, sebelumnya masyarakat yang memiliki kendaraan yang menunggak pajak lebih dari dua tahun cenderung enggan membayar pajak karena dendanya yang semakin membengkak.

“Dengan adanya pembebasan pajak ini, diharapkan masyarakat mulai membayar pajak kembali untuk tahun-tahun selanjutnya dan tidak dibiasakan lagi untuk menunda-nunda pembayaran pajak karena akan semakin memberi kemudahan kepada masyarakat.(RN)