Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Adnan Tunggu Putusan MK Gugatannya Ke BPJS

0

     Gowa, jurnalsumatra.com) – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta Panitia Khusus DPRD Sulawesi Selatan untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan Perda Pelayanan Kesehatan Gratis karena dirinya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatannya ke BPJS Kesehatan.
“Sebaiknya jangan dulu terburu-buru karena gugatan saya sudah masuk ke MK dan saat ini kita masih menunggu hasilnya itu,” ujarnya di Gowa, Jumat.
Adnan mengatakan, program BPJS Kesehatan yang diwajibkan pada warga dengan iuran per bulannya itu tidak sesuai dengan program dari pendahulunya yakni program kesehatan gratis karena BPJS dianggap telah menyalahi Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
Ia pun menyebut BPJS Kesehatan tersebut sangat memberatkan masyarakat. Bahkan sudah mengebiri hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Belum lagi buruknya pelayanan untuk mereka yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.

     “Dengan iuran perbulan yang menjadi kewajiban warga dan adanya kenaikan iuran yang setiap saat dilakukan oleh pihak BPJS semakin menambah derita warga. Ini menyalahi UUD 1945,” katanya.
Karenanya, dirinya meminta kepada Pansus DPRD Sulsel untuk mempertimbangkan apa yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tersebut.
“Beberapa kepala daerah di Indonesia sepakat dengan langkah saya karena rencana gugatan itu sudah saya paparkan di hadapan para kepala daerah yang tergabung di APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),” ungkapnya.
Adnan juga mengaku jika rumusan gugatan itu akan dikirimkan ke seluruh bupati dan wali kota di Sulsel dan Indonesia untuk bersama-sama dilakukan pengkajian.
“Kalau setelah dikaji secara bersama-sama nanti kita lihat putusan MK. Kalau saya kalah di MK, maka saya akan mengalah dan silahkan Pansus DPRD Sulsel mempercepat penetapan Ranperdanya,” jelasnya.
Ia menyebut, sistem jaminan kesehatan cuma ditujukan kepada masyarakat tidak mampu sedangkan kesehatan gratis berlaku kepada seluruh masyarakat. Ia pun menyebutkan bahwa keuangan Pemda nantinya akan terbebani ketika diintegrasikan ke BPJS.(anjas)