Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Nopol Non BG akan Dikandangkan

0

Kepala UPTD Dispenda Provinsi Sumsel, Lahat Umar Syarif..Lahat, jurnalsumatra.com  – Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk Kabupaten Lahat, M Umar Syarif SSTP Msi membenarkan, bahwasanya dari pembebasan pokok pajak PKB dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga untuk kendaraan bermotor yang menunggal dua tahun ke atas, maka, ditargetkan dalam kurun waktu empat bulan mencapai Rp 20 M.

“Artinya, dari program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel tersebut, setiap bulannya harus mencapai Rp 5 M, dari hasil penerimaan program disebutkan diatas,” ungkapnya disela-sela penyerahan surat edaran di Kantor Kecamatan Kota Lahat, Kamis (25/8).

Selain itu, disampaikan Umar Syarif, bagi jenis kendaraan angkutan yang telah beroperasi atau sifatnya melakukan bisnis selama tiga bulan berturut-turut plat non BG (Provinsi Sumsel, red) akan dikandangkan apabila tidak dimutasikan.

“Kita akan bekerjasama dengan Satlantas Polres Lahat, guna mengandangkan semua kendaraan angkutan yang berplat non BG, kecuali mobil pribadi diberikan kompensasi untuk melakukan mutasi,” cetusnya lagi.

Ia menjelaskan, program ini berdasarkan peraturan Gubernur Sumsel No 22/2016 tertanggal 18 Agustus 2016, terhitung 1 September sampai dengan 31 Desember 2016 kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor akan dilakukan pembebasan pokok pajak PKB dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga untuk kendaraan bermotor yang menunggak dua tahun keatas.

“Sehingga hanya akan dipungut pokok tunggakan pajak satu tahun terakhir dan pokok pajak satu tahun berjalan sesuai dengan jatug tempo pajaknya,” terangnya lugas.

Nah, pembebasan sanksi administrasi PKB berapa denda dan bunga untuk kendaraan bermotor yang menunggak kurang dari dua tahun, sehingga hanya dipungut pokok tunggakan pajak satu tahun terakhir dan pokok pajak satu tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya.

“Pembebasan sanksi administrasi PKB berupa denda dan bunga untuk kendaraan bermotor yang terlambat daftar ulang atau menunggak kurang dari satu tahun, sehingga hanya dipungut pokok pajak satu tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya,” tambah Umar Syarif.

Dikatakannya, begitupula dengan pembebasan pengenaan BBN-KB II terhadap pendaftaran kendaraan bermotor nomor polisi (nopol) dalam provinsi (Plat BG) dan berasal dari luar provinsi (Plat Non BG) yang mendaftar di Kantor Bersama Samsat se Sumsel.

“Nah, ini merupakan baik kendaraan pribadi maupun dinas, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, dan apabila ada keluhan maupun pertanyaan silahkan mendatangi langsung Kantor Samsat atau hubungi ke 082184111783. Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku lagi terhitung mulai 1 Januari 2017 dan seterusnya,” himbau Umar Syarif secara tegas. (Din)