Gianyar Dapat Bantuan Dari PSPLP

0

     Gianyar, jurnalsumatra.com – Kabupaten Gianyar, Bali mendapatkan bantuan dari Satuan Kerja Prasarana Sanitasi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Bali dalam penyusunan draf kelembagaan sub Bidang Persampahan dan Air Limbah.
“Hal itu merupakan awal dari pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang fokus menangani masalah persampahan,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Gianyar Wayan Kujus Pawitra, di sela-sela Fokus Group Disscution (FGD) II antara Satker PSPLP dengan instansi terkait Pemkab Gianyar, Kamis.
Ia menyampaikan apresiasinya terhadap bantuan dari Satker PSPLP yang berkomitmen mendukung upaya Pemkab Gianyar menangangi permasalahan sampah.
Melalui diskusi tersebut, diharapkan rancangan awal dari pembentukan UPTD dapat terwujud sesuai harapan bersama. “Ini tahap awal untuk mengukur lebih jauh pentingnya keberadaan UPTD di Kabupaten Gianyar,” ujar Wayan Kujus Pawitra.
FGD II, kata Kujus, difokuskan terhadap kajian inisiasi dan nantinya akan menelurkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelembagaan UPTD tersebut. Nantinya, hasil dari pembahasan akan diserahkan kepada  Bupati Gianyar, sebagai pertimbangan untuk diterapkan menjadi Perbup.
Wayan Kujus Pawitra  mengatakan, UPTD sangat mendesak untuk dibentuk. Sebab, permasalahan sampah kini menjadi kian rumit, seiring dengan makin tingginya aktivitas ekonomi masyarakat.

     Masalah tersebut tidak hanya di Gianyar, namun hampir seluruh wilayah telah mengalami problem yang serupa. Untuk itu, hadirnya UPTD nanti akan menjadi salah satu solusi dalam upaya penanggulangan sampah yang lebih terarah.
“Volume sampah di Kabupaten Gianyar kini mencapai 15 ribu m2 per harinya,” kata Kujus.
Manajemen Konsultan CV Singajaya Ida Bagus Sudewa, selaku pendamping dari Satker PSPLP Provinsi Bali menerangkan, FGD II ini akan difokuskan untuk mengkaji inisiasi dari rencana pembentukan UPTD.
Secara umum, dia menjelaskan, peran dari UPTD nantinya sebagai operator dari infrastuktur bidang sampah dan limbah. Seperti misal pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) oleh Dinas PU harus benar- benar dikaji oleh UPTD, sebesar apa manfaatnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Sementara, jika terbentuk, UPTD ini nantinya akan bekerja lintas sektor dibawah koordinasi DKP,” katanya.
Ia menambahkan,  usai pembahasan FGD, akan dibuatkan laporan sebagai bahan pertimbangan, berikutnya disusun rancangan Perbup, kemudian menunggu proses selanjutnya tergantung dengan keputusan pimpinan Pemda Gianyar.
“Jika semua proses berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan 2017 UPTD Persampahan di Gianyar sudah akan terbentuk,”ucap Sudewa.(anjas)

Share.