Gunung Kidul Serahkan Perda Struktur Perangkat Daerah

0

     Gunung Kidul, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera mengirimkan draf Peraturan Daerah tentang Struktur Perangkat Daerah yang disepakati dengan DPRD kepada pemerintah provinsi setempat.
Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan ke provinsi untuk dievaluasi oleh gubernur.
“Hari ini (Kamis) kemungkinan dikirim dan nantinya disana akan dilakukan evaluasi, kurang lebih seminggu,” kata Supartono.
Berdasarkan hasil sidang paripurna Rabu (31/8), DPRD akhirnya menyepakati raperda struktur perangkat daerah menjadi perda dengan menjadikan jumlah lembaga menjadi 19 dinas dan empat badan. Jumlah ini lebih besar daripada draf usulan pertama pemkab dengan 18 dinas dan empat badan.
Ia mengatakan empat badan yakni Bapedaa, BKD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kesbangpol. Kemudian, 18 dinas yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Dinkes), DPU dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan; Dinas Polisi Pamongpraja dan Dinas Sosial.

      Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan KB, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatikan, Dinas Penaman Modal Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP), Dinas Perpustakaan Arsip Daerah, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, serta, Dinas Koperasi dan UKM.
“Kemarin merupakan batas akhir pembahasan raperda,” katanya.
Untuk pengiriman sudah seusai dengan jadwal. Nantinya, setelah dilakukan evaluasi merupakan hasil akhir  nanti dikirim ke provinsi dan selanjutnya akan dievaluasi oleh gubernur sebelum dilembardaerahkan,” ungkapnya.

      Menurut Supartono, keseluruhan proses dalam pembuatan perda kabupaten kota, maka evaluasi oleh gubernur hal itu merupakan kewajiban. Mengacu pada mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan.
“Gubernur akan mengevaluasi perda terhadap peraturan di atasnyal” katanya.
Sebelumnya, rapat paripurna pada Rabu (31/8) diwarnai aksi walkout dua fraksi yakni fraksi PDIP dan juga Fraksi Demokrat. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gunung Kidul Suharno diganti Wakil Ketua Supriyadi, karena Suharno ikut keluar bersama fraksi PDI Perjuangan. Lima fraksi menyatakan sepakat ditetapkan, namun dua fraksi tidak sependapat. Kedua belah pihak akhirnya menyepakati raperda struktur perangkat daerah menjadi perda dengan menjadikan jumlah lembaga menjadi 19 dinas dan empat badan.(anjas)