Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Legislator Usulkan Dinas Pariwisata Tidak Mengurusi Retribusi

0

Gunung Kidul, jurnalsumatra.com- Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ari Siswanto mengusulkan Dinas Pariwisata yang akan berdiri sendiri tidak mengurusi retribusi, yang selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan.
Anggota Fraksi PKS DPRD Gunung Kidul Ari Siswanto di Gunung Kidul, Sabtu, mengatakan dengan pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan kedua dinas ini fokus pada kinerja masing-masing.
“Dinas Kebudayaan bisa mengembangkan budaya sehingga maksimal. Dinas pariwisata bisa mengurusi pengembangan pariwsata. Selama ini Disbudpar masih mengurusi retribusi, kalau dilihat pengembangan pariwisatanya malah kurang,” katanya.
Seharusnya, kata Ari, Dinas Pariwisata hanya mengurusi terkait promosi, dan pengembangan sehingga berbagai potensi wisata bisa maksimal dan menarik wisatawan.
“Kalau Dinas Pariwisata masih mengurusi retribusi tidak akan maksimal. Apalagi sampai saat ini, kami belum melihat agenda promosi yang terstruktur,” katanya.
Ari mengatakan Pemkab Gunung Kidul seharusnya bisa mengakomodir hal itu sehingga nantinya diurusi oleh dinas tersendiri atau bidang pendapatan. Namun melihat usulan draf raperda struktur perangkat daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat jelas menyebutkan pendapatan, namun saat  di draft yang baru, menjadi badan tanpa menyertakan pendapatan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Sebenarnya kami menusulkan masih ke bidang pendapatan. Persoalannya apakah di BKAD akan masuk skema pendapatan,” imbuh dia.
Sementara, Kepala Disbudpar Gunung Kidul Saryanto mengatakan selama ini pihaknya memiliki beban berat untuk pengembangan pariwisata. Selain itu juga dibebani retribusi yang harus dicapai. Dengan usulan tersebut pihaknya belum bisa berkomentar dan diakuinya memerlukan pemahaman bersama dan pertimbangan yang matang.
“Nantinya jika Dinas Pariwisata berdiri sendiri, maka bisa maksimal dalam pengelolaan pariwisata,” katanya.(anjas)