Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


OTT Yan Tidak Ganggu Pelayanan Publik

0

jokoPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, diklaim tidak akan mengganggu pelayanan. Demikian diungkapkan Asisten IV bidang Administrasi dan Umum, Joko Imam Santoso, selasa (5/9),

“Pelayanan itu lebih kemasyarakat jadi meskipun beberapa waktu yang lalu terjadi OTT maka secara langsung tidak akan mengganggu pelayanan dan diharapkan kedepannya tidak akan mengganggu,” katanya.

Dia juga mengatakan, saat ini sebanyak 6 orang dari tim Menteri Pendayagunaan Apatur Negara (MenPAN) tengah melakukan evaluasi penilain untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dibeberapa daerah antara lain, Kabupaten Banyuasin dan beberapa daerah lainnya. “Ddinilai itu berkaitan dengan pemerintahan dengan diukur melalui pelayanan,” jelasnya.

Joko jugs menerangkan. penilaian ini sendiri hanyalah sampel  dan dilakukan setiap tahunnya. Untuk Pemprov Sumsel sendiri pada tahun 2014 yang lalu masuk kedalam 3 besar seluruh Provinsi di Indonesia setelah Yogyakarta dan Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2015, Pemprov Sumsel masuk dalam 6 besar.

“Meskipun peringkat Pemprov Sumsel turun, tapi nilainya tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang hanya mendapat nilai 70 sedangkan tahun 2016 mendapatkan nilai 76,” terangnya.

Lanjut Joko, untuk pemberian nilai sendiri berdasarkan keluhan dari masyarakat, seperti setiap pelayanan yang selalu menyediakan kotak saran dan kritik. Dari kotak tersebut maka diambillah penilaian SKPD.

SKPD yang dinilai memberikan pelayan yakni sebanyak 12 SKPD diantaranya, Bappeda, BLH, BP3MD, Ketahanan Pangan, Dinas Pertambangan dan Energi, P2TP2 Sumsel dan beberapa dinas lainnya.

“Nantinya pihak menPAN memberikan evaluasi serta solusi agar pelayanan tersebut meningkat,” ungkapnya.

Penilaian ini sendiri, dalam rangka reformasi integritas di pemerintahan.  Selain itu, di Pemprov Sumsel sendiri setiap eselon II juga menandatangi fakta integritas dan beberapa PNS di setiap eselon agar setiap kinerja PNS dapat dipertanggung jawabkan.

“Pemprov Sumsel pertama di Indonesia yang melakukan fakta integritas setiap eselon. Diharapkan kedepan kinerja tetap dipertahankan,” tandasnya.(RN)