Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DPRD Diminta Bongkar Permainan Proyek Oknum Anggota    

0

Mataram, jurnalsumatra.com – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Barat Made Slamet meminta kasus pengaturan proyek pembangunan sumur bor yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD NTB dibongkar.
“Ini memalukan. Karena perbuatan seperti itu merusak citra lembaga dan kami sebagai anggota legislatif,” kata Made Slamet di Mataram, Sabtu.
Menurut dia, apa yang dilakukan oknum anggota DPRD itu, jika memang benar,  patut disayangkan dan perlu mendapatkan perhatian semua pihak.
Karena itu, ia meminta agar kasus tersebut segera diusut hingga tuntas. Sehingga, kata dia,  siapa yang menjadi dalang di balik proyek tersebut bisa dibuka dan terang benderang.
“Kita minta ini dibongkar, supaya semuanya jelas, siapa yang bermain. Kalau ada oknumnya sebutkan, sehingga semuanya bisa jelas,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Muhammad Husni mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran di dinasnya karena ada anggaran tidak bisa dieksekusi akibat ulah oknum anggota DPRD yang memaksa proyek pembangunan sumur bor.
“Tidak bisa dieksekusi, karena ada paket pembuatan sumur bor senilai Rp900 juta yang merupakan dana aspirasi salah satu anggota DPRD, tapi tidak bisa direalisasikan,” katanya.
Husni menuturkan, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memainkan proyek tersebut satu orang. Bahkan oknum itu sering memaksa agar paket pembangunan sumur bor tidak dilelang, namun meminta dengan sistem penunjukan langsung.
Padahal sesuai aturan, kata Husni, paket dengan nilai tersebut harus melalui proses lelang. Meski sudah dijelaskan aturannya seperti itu, oknum DPRD NTB yang memiliki program aspirasi sumur bor tersebut tidak mau mengalah.
Oknum itu tetap ingin agar paket diberikan ke pihak tertentu melalui penunjukan langsung.
“Sudah kita jelaskan, kami tidak berani melanggar aturan karena tidak bisa dikerjakan melalui penunjukan langsung. Alhasil, akibat tidak jadi, akhirnya proyek itu dibatalkan,” katanya.
Ditanya siapa oknum anggota DPRD tersebut, Husni tidak berani menyebut nama oknum anggota DPRD itu. Bahkan untuk menyebutkan inisial saja, dia enggan menyampaikannya.
“Yang jelas, anggota DPRD itu satu orang dan program sumur bor rencananya dibuat di beberapa titik,” kata Husni.
Berdasarkan data per 7 September 2016, realisasi anggaran APBD 2016 baru 61,68 persen untuk keuangan dari target 70,12 persen.
Begitu juga dengan realisasi fisik tidak mencapai target karena hanya 66,34 persen dari target yang ditetapkan 73,62 persen.
Salah satu SKPD yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran tersebut, yakni Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Jumlah pagu yang dimiliki SKPD tersebut sebesar Rp63 milia lebih.
Anggaran yang sudah terserap untuk keuangan 31 persen dan fisik 47,68 persen. Bahkan dari 38 paket yang dimiliki, masih ada 11 paket belum dilakukan lelang.(anjas)