Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Sewa Pasar 16 Sesuai Dengan Keppres

0

pasar 16 ilir palembangPALEMBANG, jurnalsumatra.com– Berakhirnya sewa hak guna bangun (HGB) pasar 16 Ilir Palembang sejak januari lalu, maka Perusahaan Daerah (PD) Pasar jaya Palembang selaku pengelola Pasar 16 Ilir memtuskan sewa HGB Pasar sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 34 tahun 2004 dan HGB pedagang tidak dapat diperpanjang lagi.

“Sesuai dengan aturan yang ada makan HGB tidak dapat diperpanjang lagi,artinya pedagang akan dikenakan dikenakan sistem sewa pertahun,”kata Dirut Utama PD Pasar Jaya, Asnawi P Ratu, Selasa (13/9).

Dilanjutkan Asnawai, nantinya dalam sistem sewa ini, pedagang akan dikenakan biaya sesuai dengan ukuran ruko yang dimiliki, harga sesuai dengan aturan Rp 16,5- 43 juta pertahun, sehingga dengan itu tidak ada lagi persoalan sewa HGB Pasar 16 Ilir Palembang.

“Berapa besar sewa yang dibayarkan oleh pedagang sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan melihat nilai jual objek pajak (NJOP) yang diminta pedagang kemarin, sangat rendah,”kata Asnawi.

Sebelumnya, Pedagang Pasar 16 Ilir Palembang, Amiruddin Nahrawi mengaku sengajak mengadu ke DPRD mengenai perpanjangan HGB karena kepada wakil rakyatlah mereka mengadu. “Siapa lagi yang bisa memberikan kami solusi terbaik, kami mohon kepada bapak anggota dewan untuk dapat meminta Walikota dan PD Pasar agar menerima tuntutan kami, HGB berlanjut dan nilainya sesuai dengan NJOP,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Cak Amir, memohon agar kiranya PD Pasar, agar dapat menyesuaikan uang perpanjangan HGB tersebut, NJOP menurut kepatutan seperti yang terjadi di Pasar 16 Baru, 24 Ilir Barat Permai (Ramayana/Hero), sebesar Rp.4.500.000 untuk 20 tahun.

“Jika kami harus dibebankan sebesar Rp 26.500.000 bahkan ada yang mecapai Rp 40.000.000 pertahun, sedangkan peghasilan kami hanya Rp 5-10 juta pertahun, darimana kami mencari sisanya. Lagian juga, dengan sistem seperti yang diedarkan PD Pasar, sama saja kami membayar sewa pertahun, bagaimana dengan sertifikat HGB kami,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada pemerintah baik PD Pasar maupun pengelola untuk tidak menerbitkan aturan yang meresahkan pedagang sebagaimana yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Karena kisruh pengelolaan pasar sudah sangat menggangu para pedagang.

“Jangan sampai kisruh ini membuat pedagang resah, kalaupun ada pengelola yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan jelas tentu pedagang akan menrima,”kata Nahrawi.(eka)