Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pemkab Diminta Menjelaskan Pembangunan Jalan Melebihi Ketentuan

0

     Gunung Kidul,  jurnalsumatra.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Kriswanto meminta penjelasan kepada pemerintah kabupaten terkait pembangunan jalan desa yang melebihi ketentuan.
Heri Kriswanto di Gunung Kidul, Sabtu, mengatakan sesuai dengan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan pemkab dan juga pemprov tidak bisa lagi menganggarkan pembangunan jalan desa.
Namun, Komisi C DPRD Gunung Kidul menemukan jalan desa yang dibangun menggunakan aspal hotmix yang biaya cukup mahal, apalagi dengan anggaran dari desa.
“Siapa yang membangun jalan tersebut, sementara desa mengaku tidak mengeluarkan anggaran,” kata Heri.
Ia mengatakan jalan desa bisa dilakukan jika ditingkatkan menjadi jalan kabupaten melalui surat keputusan bupati. Selain itu, harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan mulai harus  menghubungkan antardesa, hingga lebar jalan lebih dari lima meter.

     “Sementara dari temuan kami di beberapa wilayah lebar jalannya hanya tiga meter, namun dibangun dengan menggunakan hotmix,” katanya.
Heri mengatakan pihaknya sudah mencoba mengklarifikasi terkait pembangunan jalan tersebut, namun belum ada tindak lanjut. Kalau merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hal ini tentunya menyalahi aturan jika dibangun oleh pemkab atau provinsi.
“Kami berharap Dinas Pekerjaan Umum mengklarifikasi permasalahan ini,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris DPU Slamet Supriyadi mengungkapkan jika jalan desa pihaknya memastikan tidak dibangun melalui APBD maupun APBN langsung.
Pembanguan jalan sudah masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Meski demikian, pihaknya akan melakukan penelusuran terkait pembangunan jalan tersebut.
“Nanti akan cek kembali mengenai jalan tersebut,” katanya.(anjas)