Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pemkot Kupang-DPRD Bahasa Ranperda Perangkat Daerah      

0

Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD setempat segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk disesuaikan dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Pembahasan ranperda itu sudah terjadwal dalam agenda sidang bersama yang dimulai Kamis 15 September besok,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Rabu.
Jonas mengatakan hal itu menjawab langkah Pemerintah Kota Kupang untuk segera menyesuaikan susunan perangkat daerah sesuai amanat PP nomor 18 tahun 2016.
Menurut Jonas, pembahasan ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah itu menjadi penting dilakukan mendahuli pembahasan kebijakan umum anggaran yang masuk dalam platform anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran murni 2017 sehingga penetapan anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD sudah berdasarkan tata susunan oraganisasi perangkat daerah yang baru.
Oleh karena

itu, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama DPRD Kota Kupang, terkait pembahasan ranperda tentang oraganisasi perangkat daerah itu sudah harus dilakukan kamis besok.
“Ini penting agar Pemerintah Kota Kupang segera memiliki APBD untuk kepentingan pelaksanaan program pembangunan kemasyarakatan. Jika tidak maka akan molor,” katanya.
Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu berharap pembahasan itu bisa lancar sehingga segera ada eksekusi penempatan pejabat di struktur yang baru untuk segera melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Kupang Jeskiel Loudoe terpisah mengaku telah menetapkan agenda sidang pembahasan ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bersama pemerintah.
“Sidang pembahasan ranperda dimulai Kamis 15 September besok dan akan berlanjut terus hingga pertengahan Oktober untuk lanjutan pembahasan RAPBD murni 2017,” katanya.
Anggota Fraksi PDIP itu optimistis waktu yang ada bisa dimanfaatkan secara baik oleh dewan dan pemerintah untuk membahas organisias perangkat daerah dan APBD murni 2017 untuk kepentingan rakyat Kota Kupang.
Pemerintah Kota Kupang kata Jeskiel diharap segera menyiapkan seluruh dokumen yang akan dibahas dalam masa sidang itu, sehingga tidak terhambat sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan dalam jadwal yang sudah ada tersebut.
Dengan melaksanakan sidang sesuai jadwal yang ada, maka akan juga memberikan sebuah kontribusi bagi percepatan pelayanan kemasyarakatan dengan intervensi kebijakan dan program pemerintah untuk rakyatnya.
Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu mengatakan, PP Nomor 18 Tahun 2016 mengharuskan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia  untuk menata ulang struktur kelembagaannya.
Dengan demikian, akan ada beberapa SKPD yang digabungkan menjadi satu atau merger. żDokumen ranperda sudah disiapkan, tinggal diserahkan ke DPRD untuk dibahas bersama,ż katanya.
Bernadus menambahkan, regulasi terbaru tersebut akan mulai diberlakukan pada Januari 2017 mendatang. Oleh karena itu, batas waktu bagi pemerintah untuk membentuk hanya sampai Desember 2016 mendatang.
Berkaitan dengan hal itu, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang itu mengaku sesuai arahan pemerintah pusat, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2017 harus paralel dengan pembahasan struktur organisasi yang baru itu.
“Bentuk dulu struktur organisasi, baru bahas KUA-PPS,” katanya.(anjas)