Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Legislator: Pembahasan PAPBD 2016 Sumut Dilematis      

0

Medan, jurnalsumatra.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2016 Provinsi Sumatera Utara menimbulkan dilema bagi anggota dewan karena waktu yang terbatas.
Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan di Medan, Senin, mengatakan, sesuai dengan Permendagri 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, seharusnya pembahasan PAPBD itu sudah dilakukan bulan Juli.
Namun dalam kenyataannya, DPRD Sumut baru mendapatkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD 2016 pada 19 September.
Dengan penyerahan KUA-PPAS tersebut, DPRD Sumut diminta untuk segera melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan.
Apalagi dalam KUA-PPAS tersebut, terdapat materi pembahasan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak Rp2,9 triliun.
“Kalau lama dibahas, kapan lagi dananya dicairkan,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Karena itu, DPRD Sumut merasa dilematis, bahkan seperti “ditodong” untuk segera membahas dan memberikan persetujuan atas draf yang disampaikan.
Di satu sisi, DPRD Sumut harus melakukan pembahasan secara rapi dan akurat untuk mendapatkan program yang tepat, termasuk untuk menghindari kemungkinan masalah hukum di kemudian hari.
Apalagi materi dalam KUA-PPAS tersebut sangat banyak, mulai dari masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan perekonomian, hingga berbagai program lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Namun di sisi lain, ada desakan untuk mempercepat pembahasan tersebut karena adanya dana BOS yang diharapkan segera dicairkan.
Berdasarkan pengalaman pada tahun 2015, ada satu daerah yakni Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terpaksa mengembalikan dana BOS karena tidak memiliki waktu dalam penyusunan program dan pertanggungjawaban.
Pihaknya mengharapkan Pemprov Sumut tidak mengalihkan alasan keterlambatan dalam pencairan dana BOS tersebut ke DPRD yang ingin melakukan pembahasan secara detail.
“Jangan sampai dibilang, mereka (Pemprov Sumut) sudah menyerahkan ke dewan, tapi dewan yang memperlama. Ntar, guru bisa demo sama kami,” kata Aripay.
Padahal, kata dia, DPRD sudah lama menyurati Pemprov Sumut agar KUA-PPAS segera mengirmkan KUA-PPAS PAPBD 2016. (anjas)