Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Mediasi Pasar 16Ilir, Sekda Akan Panggil Walikota Palembang

0

mukti sulaimanPalembang, Jurnalsumatra.com- Sejumlah perwakilan pedagang dan pemilik toko Pasar 16 Ilir Palembang mendatangi kantor gubernur Sumsel, Senin (19/9). Kedatangan mereka terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar 16 Ilir yang sudah berakhir terhitung Januari 2016 lalu. Perwakilan pedagang ini langsung diterima oleh Sekda Sumsel, H Mukti Sulaiman, SH M.Hum.

“Terkait persoalan ini kita tidak bicara teknis dulu, beri kami waktu satu minggu melakukan kajian bersama Karo Ekonomi dan Karo Hukum,” kata Mukti dihadapan pedagang.

Dikatakan, persoalnnya pasar 16 Ilir ini sebenarnya bukan sekarang saja yang mencuat. Selama ini justru soal kepengurusannya, mungkin belum tertib administrasnya. Saat ini yang menjadi maksud kedatangan pedagang adalah ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah berakhir terhitung Januari 2016 lalu. “Tentu ada aturan hukumnya, menurut Perdata bapak ibu sebagai pemilik sertifikat mempunyai hak prioritas,” tegas Mukti.

Ditegaskan Mukti, tugas Pemprov adalah mengatur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Nah, jika pedagang sudah berdagang kenapa tidak diprioritaskan. Pemkot tugsnya bagaimana retribusi masuk, sementara pedagang juga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan turan perundangan yang berlaku.

“Kami akan panggil pemkot, segera tidak. Berlarut. Seminggu setelah kita pelajari sampai ke kulit-kulitnya. Kita akan uji dengan data Pemkot Palembang. Mestinya pedagang tidak banya dibebani, walaupun adan beban harus  jelas itulah adanya regulasi,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pedagang dibuat resah karena mendapat pengumuman dari pihak PD Pasar Palembang Jaya untuk membanyar sewa tokoh di Pasar 16 Ilir dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp26,5-40 juta setahun untuk basemant dan lantai 1. Jika tidak membayar sampai tanggal 25 September, maka akan dialihkan ke pihak lain.

“Kita ini memiliki sertifikat HGB Pasar 16 ilir, kemudian disuruh sewa. Coba lihat, kami berdagang susah terkadang tidak laku dalam sehari. Kami ingin tetap menjadi prioritas HGB dan dibebankan biaya sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seperti pasar 16 Ilir Baru, Ramayana,” pinta Hj Darnawati, salah satu pedagang.

Sementara itu, KH Amiruddin Nahrawi, perwakilan pedagang mengharapkan sekda memberikan mediasi dengan Pemkot yang sebelumnya sudah komitmen akan mendukung dan membela pedagang, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. “Kami dari dulu meramaikan Pasar 16 Ilir. Kita membeli sertifikat HGB ini dengan pinjam di Bank, eh sekarang tiba-tiba mau dicabut dan sekarang sistem sewa,” pungkasnya. (eka)