Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pekerja Kena PHK Karena Gabung Serikat Buruh    

0

Pontianak, jurnalsumatra.com – Enam pekerja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak oleh PT Papasari yang bergerak di bidang distributor bahan bangunan, karena bergabung dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DPC Kota Pontianak.
“Kami dipecat secara sepihak tanpa alasan yang jelas, setelah kami tergabung dalam SBSI DPC Kota Pontianak,” kata Abdul Gani salah seorang pekerja di PT Papasari saat mengadukan nasib mereka ke Komisi D DPRD Kota Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, awalnya hanya satu orang yang di PHK, kemudian lalu bertambah menjadi enam orang, yang kesemuanya adalah pengurus serikat pekerja di PT Papasari.
“Padahal kami bergabung dengan SBSI, bukan untuk menakut-nakuti pihak perusahaan, melainkan hanya untuk berorganisasi, supaya kami mengetahui yang mana hak kami selaku pekerja dan kewajiban kami sebagai pekerja,” ungkap Abdul Gani.
Hal senada juga diakui oleh Sandi yang sudah bekerja di PT Papasari selama empat tahun. “Awalnya hanya saya sendiri yang dipecat oleh pihak perusahaan, tanpa alasan yang jelas. Saya dipecat alasannya untuk efesiensi, begitu pihak perusahaan mengetahui saya bergabung dan SBSI,” ujarnya.
Menurut dia, mediasi antara pekerja yang di PHK dengan perusahaan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak sudah dilakukan, tetapi pihak perusahaan tetap ngotot mau PHK pekerja.
“Padahal kami tetap menginginkan bekerja seperti biasa dan tetap diperbolehkannya bergabung dengan SBSI. Malah kami dituding sebagai provokator karena dari 60 karyawan sudah 56 orang diantaranya ikut bergabung dengan serikat pekerja,” ungkapnya.
Ia berharap, pihak PT Papasari membatalkan surat PHK kepada dirinya dan lima rekannya itu, serta lebih memperhatikan hak-hak para pekerja sesuai dengan UU yang berlaku, seperti memasukkan karyawannya pada BPJS Kesehatan dan lainnya.
“Selain itu, kami minta pihak PT Papasari mengangkat karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun sebagai karyawan tetap sesuai dengan UU yang berlaku, yang saat ini, pihak perusahaan masih menerapkan sistem kontrak,” ujar Sandi.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mujiono menyesalkan, tindakan pihak PT Papasari yang terkesan semena-mena terhadap para pekerja atau karyawannya, yakni mem-PHK tanpa alasan yang jelas, hanya karena mereka (karyawan) bergabung dalam serikat pekerja.
“Kami menilai pihak perusahaan tidak manusiawi, dan Pemkot Kota Pontianak dalam hal ini harus tegas, dan bila perlu izin PT Papasari dicabut karena telah berbuat tidak manusiawi tersebut,” ujarnya.
Komisi D DPRD Kota Pontianak, menurut dia, dalam waktu dekat akan memanggil pihak PT Papasari dan Dinsosnaker Kota Pontianak dalam mencari solusi terkait masalah tersebut. “Intinya para pekerja yang di PHK tetap ingin bekerja kembali, dan diperbolehkan ikut organisasi seperti SBSI tersebut,” katanya.
Menurut Mujiono, pihaknya saat ini sudah menangani empat perusahaan yang melakukan PHk secara sepihak kepada pekerjanya, tiga diantaranya diselesaikan oleh Komisi D DPRD Kota Pontianak.
Ketua DPC SBSI Kota Pontianak, Pasaribu berharap, permasalahan itu, bisa diselesaikan sebaik-baiknya, yakni sesuai keinginan pekerja yang tetap menginginkan bekerja kembali seperti biasa, dan diberikan keleluasaan untuk berorganisasi.
Menurut dia, kalau permasalahan itu, tetap tidak bisa diselesaikan, maka akan diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).(anjas)