Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


SEKDA : Pejabat Wajib Patuhi Amnesti Pajak      

0

Padang Panjang, jurnalsumatra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Edwar Juliartha menyatakan Tax Amnesti atau pengampunan pajak wajib dipatuhi oleh pejabat yang ada di daerah itu.
Amnesti pajak merupakan salah satu hasil rumusan DPR RI yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dan wajib dipatuhi termasuk para pejabat di lingkungan Pemkot Padang Panjang,” ujar dia di Padang Panjang, Senin.
Hal itu disampikannya terkait adanya sosialsiasi Amnesti Pajak dilingkungan Pemkot Padang Panjang yang diikuti pejabat eselon II dan III serta anggota DPRD setempat beberapa waktu lalu.
Pemerintah pusat katanya, telah mengesahkan peraturan perpajakan yang baru yakni UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
“Tidak ada alasan untuk tidak mematuhi aturan tersebut sebagai warga negara yang baik, apalagi seorang pejabat,” sebutnya.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi Erianto mengakui undang-undang perpajakan yang baru pertengahan 2016 ditetapkan itu butuh sosialiasi yang intens. “Kami dikasih waktu yang sangat singkat sekali agar dapat memahami undang-undang itu,” ujarnya.
Amnesti Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pengampunan pajak merupakan terobosan kebijakan yang memiliki sejumlah manfaat mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
Selanjutnya, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan Penerimaan Pajak.
Salah seorang pejabat di Padang Panjang, Ampera Salim mengatakan, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi undang-undang yang berlaku termasuk Amnesti Pajak.(anjas)