Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DPRD Sumsel Bentuk Pansus Lima Raperda

0

paripurna dprdPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kelima raperda yakni Raperda tentang Pengelolahan Perlindungan lingkungan Hidup, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sumsel.

Kemudian, Raperda tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Perda No.5 tahun 2016 tentang Pembentukan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dan pembentukan Raperda tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Sumsel pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

 Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki mengatakan, kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan roda pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang diambil termasuk usulan lima Raperda yang merupakan salah satu bentuk upaya pemprov untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Raperda disampaikan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Disamping, sambung dia, perda dapat disosialisasikan kepada masyarakat sehingga Perda yang dibuat tidak sia-sia,” katanya saat Paripurna XIX DPRD Prov. Sumsel  dengan agenda, Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD di DPRD Sumsel,

 Menurutnya Ishak Mekki, Raperda Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup ini menjadi dasar dan payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan serta dapat lebih optimal sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Sumsel. “Output spesifik yang diharapkan berupa regulasi atau aturan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemprov, masyarakat dan pemangku kepentingan,”ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, Raperda kepariwistaan ini sejalan dengan pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan dengan pembangunan mental dan spritual dan budaya masyarakat sebagai contoh pengembangan kampung Al Munawar yang dibangun dengan mengedepankan tatanan nilai tradisi dan budaya lokal. ”Penyelenggaraan kepariwisataan secara menyeluruh memang diperlukan sebagai payung hukum yang berisi dokumen perencanaan induk kepariwisataan dan harus terintegrasi dengan perda yang ditetapkan dahulu,” ulas dia.

Disamping itu, pengembangan pariwisata perlu sinergi antara pelaku usaha dan mengembangan bentuk insiatif yang menimbulkan minat dari para investor untuk investor serta pembangunan tidak hanya berdasarkan metode based on destination tetapi metode on activity dengan mengelola dan menggali potensi alam serta potensi kegiatan masyarakat yang dapat dijadikan promosi wisata, pembenahan objek wisata dan promosi melalui medsos.

Lalu, Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah ini keberadaan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dimiliki. “Tentunya pengisi jabatan struktural mengedepankan kapasitas, kapabilitas dan keilmuan sesuai prinsif the right man the right place,” ulasnya.

Raperda tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang pembangunan PT SMS ini keberadaan untuk melakukan pengelolah kawasan ekonomi khusus tanjung api api . Dengan begitu, dapat menjadi motor penggerak investasi di Sumsel. “Perusahaan ini akan melakukan bussines to bussines dengan perusahaan atau investor yang berminat,”

Hanya saja, sambung dia, modal awal yang di setor sangat besar Rp1,1 trilun. Kondisi ini tidak mampu dipenuhi pihak pemprov. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi perda untuk mengurangi dana penyertaan modal awal menjadi Rp50 juta.

Raperda tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Sumsel pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Diharapkan dengan adanya penambahan modal ini dapat meningkatkan dukungna laba yang berdampak pada peningkatan setoran deviden.

Wakil Ketua DPRD  Sumsel, H.M. Yansurimengatakan, untuk mendalami materi dari lima Raperda tersebut, rapat Paripurna dilanjutkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Setelah itu akan dibahas lebih lanjut bersama SKPD terkait dari pada 27 September hingga 4 Oktober 2016. ”Laporan hasil pembahasan dan penelitian dari Pansus-Pansus akan disampaikan pada Rapat Paripurna XIX DPRD Sumsel pembicaraan tingkat II pada 5 Oktober 2016 mendatang,” tukasnya. (Madon)