Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Dipecat Tanpa Alasan Karyawan PTPE Kunjungti DPRD Lahat

0

logo dprd lahatLahat, jurnalsumatra.com – Sebelumnya Bambang Gunawan dan Doris dua dari 14 orang karyawan PTPE yang diberhentikan secara sepihak mendatangi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Kini, giliran 11 mantan karyawan PTPE mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat tepatnya ke Komisi IV, maksud dan tujuan mereka tidak lain ingin meminta mediasi tentang kejelasan status mereka, dimana, pihak perusahaan bergerak di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pun dengan kasus serupa.

Ke 11 orang tersebut diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lahat, Marwan Ardiansyah SE Msi beserta anggota dengan mengelar rapat dengar pendapat (RDP), sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (26/9).

Marwan Ardiansyah membenarkan, bahwasanya ke 11 mantan karyawan PTPE diberhentikan secara sepihak, mengadu ke komisi IV, tanpa adanya alasan tiba-tiba disodorkan surat pengunduran diri. “Ini sungguh amat disayangkan sekali langkah yang diambil perusahaan, dengan memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa ada kejelasan sedikitpun,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dalam waktu dekat ini, jajaran Komisi IV DPRD Lahat akan memanggil dan meminta penjelasan kepada perusahaan (PTPE, red) maupun Disnakertrans. “Kita akan segera memanggil keduanya, agar jelas mengapa hal ini bisa terjadi, sehingga ditemukan formulasi dan solusi terbaik,” pungkas Marwan.

Sebelumnya, Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Lahat, Harun Nurrasyid didampingi Wakil Ketua, Heryadi Alfian dan Sekretaris, Niral Kadir menyampaikan, hal ini sungguh amat disayangkan dengan adanya kejadian PHK secara sepihak tanpa adanya kejelasan. “Tentunya kami mendesak kepada Disnakertrans dalam waktu dekat ini agar dapat memanggil perusahaan sekaligus menyelesaikan hal ini hingga tuntas terhadap karyawan yang di PHK secara sepihak,” bebernya.

Ia menambahkan, kalau perusahaan melakukan PHK, maka, harus mengeluarkan hak dan kewajiban dari karyawan selama tiga tahun berturut-turut. “PTPE harus mengeluarkan hak dan kewajibannya terhadap karyawan yang diPHK, dimana, semuanya diatur dalam perundang-undangan berlaku,” tukas Harun seraya

Menyampaikan, tapi disayangkan pihak perusahaan tidak menghadiri pertemuan ini, padahal telah dikirimkan surat pemanggilan agar cepat dituntaskan.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Lahat, Ir H Ismail Hanafi MTA melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Ujang Sujana SE mengemukakan, kalau PHK maka pihak perusahaan harus memenuhi hak dan kewajiban dari karyawan tersebut.

“Tidak boleh main pecat atau diberhentikan semata, dimana, karyawan ini di PHK, jelas Undang-undang (UU) ketenagakerjaan menyatakan tersebut, semua hak dan kewajibannya dipenuhi dan terlebih dahulu harus menempuh bipartit (pertemuan antara pihak karyawan dan perusahaan, red),” ucapnya lugas. (Din)