Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


800 Hektare Kawasan Hutan Untuk Perhutanan Sosial

0

    Oelamasi, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kupang Paternis Vinsi mengatakan Pemerintahan Bupati Ayub Titu Eki telah mengizinkan pengelolaan kawasan hutan seluas 800 hektare untuk perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
“Sesuai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk wilayah Kabupaten Kupang hanya 800 haktare kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan sebagai perhutanan sosial sejak 2015,” katanya kepada Antara di Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan 800 hektare kawasan hutan lindung di Kecamatan Takari dan Amarasi sebagai hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial.
Menurut dia, program perhutanan sosial sangat strategis karena melalui program tersebut akan memberdayakan masyarakat petani di sekitar kawasan hutan maupun dalam kawasan hutan untuk mengelolanya.

    “Masyarakat di sekitar kawasan hutan maupun dalam kawasan hutan lindung, diberi ruang untuk mengelola lahan tersebut dengan menanam  berbagai tamaman produktif untuk kebutuhan jangka panjang,” ujarnya.
Menurut dia, para petani diperbolehkan untuk menanam tanaman kopi, kemiri, cengkih, jagung, mangga, nangka serta tanaman produktif lainnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.
“Masyarakat juga bisa bertangungawab dalam menjaga kelestarian lingkungan alam di sekitar kawasan hutan tersebut sesuai misi dari perhutanan sosial itu sendiri,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Kupang belum memiliki program untuk memperluas kawasan perhutanan sosial, karena berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT.
“Dengan pengalihan wewenang tersebut, pemerintah Kabupaten Kupang tidak dapat mengambil keputusan tentang kelanjutan dari program perhutanan sosial tersebut,” katanya.(anjas)