Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Kabupaten/Kota Didorong Bentuk Dewan Pengupahan

0

Manado, jurnalsumatra.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk dewan pengupahan.
“Kami sudah mengimbau dan menyurati Disnakertrans kabupaten dan kota agar membentuk dewan pengupahan sehingga upah minimum provinsi (UMP) bisa menyesuaikan dengan kemampuan di kabupaten,” kata Kepala Disnakertrans provinsi Sulut Edwin Roring di Manado, Selasa.
Edwin mengatakan jika ada dewan pengupahan di kabupaten dan kota masing-masing, UMP nantinya hanya akan menyesuaikan dengan kemampuan pengusaha di daerah.
Kepala Bidang Pengawasan ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulut Supartoyo mengatakan UMP Sulut saat ini sebesar Rp2,150 juta tersebut dirasa cukup besar oleh pelaku usaha dan pengusaha di Sulut.
“Mungkin jika pengusaha di Kota Manado sebagian besar mampu memenuhi UMP sebesar itu, namun di kabupaten dan kota terasa cukup tinggi dan belum sesuai dengan produksi,” jelasnya.
Jika di setiap kabupaten dn kota ada dewan pengupahan akan lebih mudah menentukan upah dasar bagi tenaga kerja di kabupaten masing-masing yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
“Selain itu, pasti tidak akan memberikan beban yang cukup besar ke pelaku usaha di masing-masing kabupaten di Sulut,” tambahnya.
Pentingnya pembentukan Dewan Pengupahan itu, karena lembaga tersebut akan melakukan survei untuk selanjutnya menetapkan standar upah yang layak di daerah bersangkutan.
Lebih jauh dia mengatakan, penetapan UMP sebenarnya diambil dari rata-rata kemampuan kabupaten/kota dari segi kemampuan pihak pelaku usaha dalam memberikan upah pada karyawan/buruhnya.(anjas)