Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Opini WTP Tidak Menjamin NTT Bebas Korupsi

0

   Kupang, jurnalsumatra.com – Ketua DPRD Nusa Teggara Timur Anwar Pua Geno mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2015, tidak menjamin bahwa NTT bebas korupsi.
“WTP itu lebih merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat.
Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan jika laporan keuangan diberikan opini WTP oleh BPK berarti auditor yakin bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah NTT dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi publik dengan baik.
“Kalaupun ada kesalahan, misalnya, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan,” katanya menjelaskan.
Anwar mengatakan WTP tidak menjamin NTT bebas korupsi tersebut, karena berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa NTT menempati urutan ke-4 secara nasional dalam kategori penanganan kasus korupsi terbanyak selama 2015.

    Koordinator Investigasi ICW Tama S Langkun sebelumnya memaparkan data tersebut dalam sebuah pelatihan jurnalistik peliputan khusus korupsi yang digelar Dewan Pers di Kupang.
Berdasarkan data penanganan kasus korupsi per wilayah tahun 2015 yang dihimpun ICW, NTT menempati urutan keempat dengan 30 kasus korupsi dan nilai kerugian negaranya sebesar Rp26,9 miliar.
Sementara pada urutan pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan 54 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp332,3 miliar, ditambah kasus suap dengan nilai Rp2,4 miliar.
Urutan kedua adalah Sumatera Utara dengan 43 kasus yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp206,9 miliar, dan urutan tiga adalah Jawa Barat dengan 32 kasus dan kerugian negara Rp72,1 miliar.
ICW juga mendata jumlah kasus korupsi dari tahun 2010-2015 sebanyak 3.042 kasus dengan 6.733 tersangka dan nilai kerugian negaranya sebesar Rp33.293,8 miliar.
Anwar mengapresiasi tekad Sekretaris Daerah Provinsi NTT Frans Salem untuk menata administrasi di lingkup Setda NTT dengan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan keuangan.
Tekad Sekda NTT tersebut, karena aplikasi berbasis teknologi  belum sepenuhnya mendukung pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga perlu terus ditata dengan memanfaatkan teknologi informasi.(anjas)