Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DPRD Banyuasin : Uang Makan dan Seragam Tidak Dianggarkan

0

Ketua-DPRD-Banyuasin-H-Agus-Salam-BANYUASIN, Sumsel, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin ketika akan mengkonfirmasi apakah Dinkes Banyuasin menganggarkan atau tidak baju seragam dan uang makan bagi PNS yang bertugas di UPTD dan Puskesmas  belum mandapatkan jawaban, karena Ketua  Komisi IV DPRD Banyuasin, Jamaluddin SH tidak berada di kantornya, Rabu (5/10) 2016.

Sementara, menurut angggata DPRD Banyuasin yang lain, meskipun bukan anggota Komisi IV menyebutkan, memang tidak dianggarkan.”Setahu saya memang tidak ada,”katanya singkat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, adanya keluhan dari sejumkah  PNS yang bertugas di daerah Perairan  tentang seragam dinas . Rusli ,Bagian penyimpanan dan aset  (Gudang) Dinkes Banyuasin menjelaskan, Dinas Kesehatan Banyuasin,  hanya menganggarkan baju dinas hanya untuk PNS Dinkes Banyuasin, sementara untuk PNS  yang ada dipuskesmas dan UPTD tidak ada anggaran.

“Untuk petugas yang berada di luar Kantor Dinas, biarpun ada antaranya hanya tahun kemarin  (2015), kalau tahun ini  semua anggaran dinas dipangkas oleh pemerintah.

“Kulau tahun kemarin ada, kalau tahun ini tidak ada anggaran untuk baju seragam dinas, biarpun ada seragamnya hanya untuk petugas yang di kantor dinas ini saja,kalau Puskesmas dan UPTD itu tidak ada” terang Rusli saat difonfirmasi oleh sejumlah wartawan,  Selasa (4/10) 2016.

Kata dia,  sebelum-sebelumnya anggaran baju dinas tersebut memang tidak ada. “Basanya baju itu beli sendiri, begitu juga uang makan,” terangnya.

Salah seorang  staf yang meminta namanya dirahasiakan,  semenjak dirinya bertugas di perairan  belum pernah mendapatkan baju uang makan dan baju seragan.

“Memang benar selama saya bertugas di isni belum pernah mendapatkan seragam maupun uang makan,” tegasnya.

Dirinya berharap kepada Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Banyuasin agar menyamakan antara petugas yang ada di  kantor Dinkes Banyusin dan yang berada di Puskesmas dan UPTD Kecamatan.

“Jika kami mau membeli  seragam  tentu bisa, namun yang kami tuntut itu rasa keadilannya,”katanya. (Lubis)