Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DPD Jangan Ambil Keputusan Sebelum Praperadilan Irman      

0

Jakarta, jurnalsumatra.com – Pengacara Ketua DPD RI Irman Gusman, Razman Nasution berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak mengambil keputusan politik terlebih dahulu sebelum sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPD Irman Gusman selesai.
“Kami mengharapkan DPD tidak mengambil keputusan politik sebelum selesainya praperadilan. Kalau misalnya minggu ini sudah dilakukan (sidang praperadilan) selesainya kan cepat,” kata Razman di Gedung KPK Jakarta, Senin.
Pihaknya juga sudah menyurati pihak Badan Kehormatan DPD agar keputusan pergantian Irman Gusman dilakukan setelah selesainya sidang praperadilan.
“Kami juga sudah surati. Mereka kan sudah paham. Makanya diharapkan yang di sini (KPK) cepat selesai karena kaitannya kan ke sana (DPD),” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya sudah berbicara dari hati ke hati dengan Irman Gusman terkait kasus kuota gula impor tersebut.
“Pak Irman, kalau ada yang mau disampaikan jangan disembunyikan. Beliau katakan tidak ada yang disembunyikan, itu faktanya. Beliau katakan uang Rp100 juta itu beliau tidak ketahui sama sekali kalau itu ada. Kita buktikan di praperadilan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Irman Gusman resmi mengajukan praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat.
“Benar telah mengajukan praperadilan, didaftarkan pada 29 September dengan nomor registrasi No 129/PID.PRAP,” kata humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutrisna saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (30/9).
Namun, Made menyatakan belum ada jadwal persidangan maupun hakim tunggal yang akan menyidangkan kasus tersebut.
“Belum ada jadwal sidang,” tambah Made.
Irman Gusman disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.(anjas)