Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pengacara-Ahli Berdebat Dalam Praperadilan Nur Alam

0

     Jakarta, jurnalsumatra.com – Tim penasihat hukum Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan ahli yang didatangkan oleh KPK memperdebatkan soal penyelidik dan penyidik KPK dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Nur Alam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.
“Tidak diatur di Undang-Undang KPK penyelidik dan penyidik dari polisi dan kejaksaan,” kata ahli Adnan Pasyladja, seorang widyaswara kejaksaan yang juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Sementara Pengacara Nur Alam, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan KUHAP.
Maqdir pun mengatakan apabila tidak diatur dalam UU KPK maka dikembalikan saja ke induknya, yaitu berdasarkan KUHAP.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK berhak mengangkat penyelidik dan penyidik secara independen di luar kepolisian dan kejaksaan.
Sementara itu, ahli lainnya Anak Agung Oka Mahendra yang merupakan salah satu anggota tim perumus UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik tidak harus dari polisi dan kejaksaan sesuai Pasal 43 dan Pasal 45 UU KPK.
Oka yang juga mantan Sekjen Mahkamah Kontitusi itu juga menyinggung Pasal 24 UU KPK yang menyebutkan Warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di KPK.
“Keahliannya yang dimaksud bisa sebagai penyelidik dan penyidik,” kata Oka yang juga pensiunan PNS dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut.
Sebelumnya, dalam sidang praperadilan pertama pada Selasa (4/10), tim kuasa hukum Nur Alam membacakan poin-poin dari permohonan praperadilan itu.

     Salah satu poinnya adalah penyidikan tersebut dianggap tidak sah karena salah satu di antara penyidiknya yang masih melakukan penyelidikan kasus ini adalah Novel Baswedan.
“Novel dalam perkara hasil putusan dari praperadilan di Bengkulu itu adalah seorang terdakwa dan itu putusan pengadilan,” kata Maqdir.
Menurut Maqdir, penetapan tersangka Nur Alam bisa dikatakan cacat hukum.
“Ya cacat hukum, bukan hanya penetapan tersangkanya, tapi mulai dari penyelidikannya tidak sah, penyelidikan yang dilakukan bukan oleh penyelidik Polri, penyidikannya juga seperti itu,” ujarnya.
Nur Alam mengajukan praperadilan pada Selasa (20/9) atas penetapan dirinya oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) periode 2008-2014.
Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga  melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.
Nur Alam dalam perkara ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri.
Richcorp, melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia.(anjas)