Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DPR: Pemerintah Legalkan Larangan Pejabat Dalam Kampanye    

0

Jakarta, jurnalsumatra.com – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang seluruh pejabat/pimpinan/petinggi lembaga negara termasuk Non Pemerintah untuk kampanye di Pilkada 2017, namun harus dilegalkan dalam bentuk peraturan.
“Saya mengharapkan pemerintah ‘melegalkan’ larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden yang isinya melarang seluruh Menteri, Pejabat/Pimpinan/ Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah untuk kampanye pilkada 2017, serta sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut,” katanya di Jakarta, Jumat.
Dia menilai, dengan adanya Perpres/Kepres diharapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat/pimpinan/petinggi lembaga negara termasuk Non Pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada.
Taufik mengatakan, nilai Pilkada sebagai perhelatan akbar demokrasi rakyat Indonesia akan tercoreng serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi dimata publik, jika pejabat negara tetap nekat ikut kampanye.
“Langkah ini seharusnya bukan hanya sekedar peringatan/imbauan atau pelarangan semata, harus ada sanksi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya,” ujarnya.
Dia mengimbau agar seluruh komponen dan elemen bangsa ini, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meski tentunya akan ada perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah masing-masing.
Selain itu, menurut dia, peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dijadikan acuan seluruh stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perhelatan akbar demokrasi rakyat tersebut, agar kedepan tidak menimbulkan masalah.
“Saya juga mengimbau kepada kita semua untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada, jangan golput,” katanya.
Politikus PAN itu menilai, masyarakat harus memilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat, memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat dan mampu mengembangkan daerah yang akan mereka pimpin ke depan.
Dia mengingatkan agar jangan terpengaruh bujuk rayu apapun, apalagi sampai menjual suara kepada calon kepala daerah yang bermain politik uang.
“Saya pastikan calon kepala daerah yang menggunakan politik uang tidak akan mengimplementasikan suara rakyat dalam setiap keputusan/kebijakan yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi kepala daerah,” ujarnya.(anjas)