Lantainisasi 400 Rumah Warga Miskin Kota Kupang    

0

Kupang, jurnalsumatra.com – Sebanyak 400 unit rumah milik warga miskin yang masih berlantai tanah di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat program lantainisasi dari pemerintahan Wali Kota Jonas Salean guna menjamin kesehatan bagi penghuninya.
“Sebanyak 400 unit rumah warga miskin itu sudah teralokasi anggarannya di APBD 2016 dan saat ini sedang dilakukan oleh para lurah di 51 kelurahan dan enam kecamatan yang ada di Kota Kupang,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Jumat.
Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk memastikan setiap rumah warga miskin dan tidak mampu di daerah ini yang masih berlantai tanah, bisa diubah agar dapat menjamin kondisi kesehatan para penghuninya.
Bersentuhan langsung dengan tanah di dalam rumah, kata Jonas akan memberikan sejumlah dampak bagi kesehatan warga. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan lantainisasi itu.
Secara teknis, setiap rumah yang mendapatkan intervensi program itu akan diberikan anggaran Rp2,5 juta untuk bisa mengubah lantai tanahnya menjadi lantai bersemen atau dengan jenis lainnya.
Terkait teknis rumah sasaran terkena intervensi, kata mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu akan diatur oleh kelurahan dengan melakukan pantauan langsung ke wilayah kerja masing-masing.
Dengan data yang diperoleh pihak kelurahan, lalu diusulkan kepada pemerintah untuk dilakukan aksi dengan menyerahkan bantuan keuangan lantainisasi melalui kelurahannya.
“Anggaran lantainisasi akan diberikan langsung oleh para kepala kelurahan dan sekaligus akan melakukan pengawasan pelaksanaan lantainisasi sehingga benar-benar anggarannya berguna,” katanya.
Selain lantainisasi, Pemerintah Kota Kupang lanjut Jonas juga memiliki program lainnya untuk perbaikan rumah yang layak huni bagi warga miskin di daerah itu.
Untuk intervensi program ini, Pemerintah Kota Kupang menganggarkan Rp25 juta untuk setiap unit rumah yang akan direhabilitasi.
Anggaran tersebut akan disalurkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan dengan maksud agar anggarannya tidak disalah manfaatakan untuk kepentingan konsumsi lainnya. “Kalau diserahkan langsung ke pemilik rumah dikhawatirkan akan disalah manfaatkan untuk membeli kebutuhan lainnya,” kata Jonas.
Dengan anggaran itu, LPM melalui kelurahan lalu mengundang seluruh warga terutama para tetangga seputaran rumah di kelurahan itu, untuk bekerja bergotong royong bersama merehabilitasi rumah tersebut.
Hal ini selain memberikan kepastian bagi pelaksanaan upaya rehabilitasi rumah, dengan memanfaatkan tenaga warga sekitar, juga untuk menumbuh kembangkan rasa dan semangat gotong royong warga di kelurahan.
“Jadi uangnya tidak kemana-mana tetapi beredar di tengah warga dan kebersamaan tetap terpelihara di tengah masyarakat,” katanya.
Untuk teknis pendataan rumah warga, menjadi tanggung jawab kelurahan karena lebih mengetahui kondisi dan tingkat ekonomi warga yang tergolong miskin dan tidak mampu.
“Data warga penerima bantuan perbaikan rumah diberikan kelurahan lalu anggaran disalurkan melalui LPM untuk selanjutnya dilakukan pengerjaan bersama secara gotong royong,” kata Jonas.(anjas)