MENDIKBUD Tinjau Sekolah Rujukan Di Jayapura      

0

Jayapura, jurnalsumatra.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan di sekolah rujukan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SDN Inpres Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat.
“Karakter itu penting, jika karakternya kuat, fondasinya kuat, maka di atasnya dibangun apapun akan baik,” katanya.
Menurut Mendikbud, terkait dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter, merupakan upaya revitalisasi manajemen berbasis sekolah, dengan pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, komite sekolah dan peran serta aktif orang tua siswa.
“PPK lebih memperhatikan harmoni olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah raga (kinestetik) dan olah pikir (literasi baca, tulis, hitung),” ujarnya.
Dia menjelaskan harmonisasi tersebut diimplementasikan dalam keterpaduan intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler dan non-kurikuler untuk mewujudkan karakter baik siswa.
“Nilai-nilai utama karakter yang dapat ditumbuhkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta dapat juga disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing-masing,” katanya lagi.
Dia menambahkan hanya dengan karakter yang kuat, jati diri bangsa menjadi kokoh dan menumbuhkan daya saing bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan era abad 21.
“Program ini harapannya dapat memberikan penguatan karakter siswa dalam mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembelajaran terpadu di dalam dan di luar sekolah dengan kolaborasi sumber-sumber belajar di luar sekolah,” ujarnya lagi.
Sekadar diketahui, kunjungan ini merupakan wujud penegasan bahwa pelaksanaan PPK didukung dan dilaksanakan dengan sebaran dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua yang berjumlah 42 sekolah di 22 provinsi, menyusul pada bulan November sebanyak 500 sekolah di 34 provinsi.
Selain SDN Inpres Kampung Harapan, terdapat sekolah rujukan lain tingkat SMP yakni SMPN Arso Kabupaten Keerom, Papua dan SMPN 19 Manokwari, Papua Barat.
Implementasi PPK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, budaya, serta keberagaman penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah nusantara, termasuk sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bahkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). (anjas)