Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Usut Korupsi Dana Bansos Sumsel, Kejaksaan Dinilai Lamban

0

kejaksaan-agung-1JAKARTA, jurnalsumatra.com – Kendati sudah puluhan saksi diperiksa, termasuk Gubernur Sumsel Alex Noerdin, namun sampai kini Kejaksaan Agung dinilai lambat terkait penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos dan Hibah Pemprov Sumsel, 2013.

“Seharusnya, Kejagung sudah dapat mengelaborasi kasus itu dan tidak berhenti pada dua tersangka yang sudah ditetapkan,” kata Direktur LBH Masyarakat Permerhati Korupsi Indonesoa (Mapikor) Indonesia Iqbal Daud Hutapea , Rabu (5/10).

Iqbal membandingkan dengan penanganan kasus Bansos Pemprov Sumut, yang mampu mengjangkau Gubernur-nya Gatot Pujo Nuhroho yang kini tengah dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Medan.

“Kita tidak bermaksud membandingkan kasus Bansos di Sumsel dengan Sumut. Paling tidak ada penjelasan kepada publik, agar diketahui accountabilty penanganan kasus tersebut dan tidak menimbulkan kesan negatif.”

Padahal, kasus Bansos Sumsel sudah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Khusus, Nomor: Print-95/F/Fd. 1/09/2015, tanggal 8 September dan menetapkan Mantan Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyrakat Ikhwanuddin dan Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laonma Pasindak Tobing sebagai tersangka.

BERKUTAT SAKSI

Kapuspenkum Muhammad Rum menerangkan tim penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan dari saksi.”Terus periksa saksi untuk telusuri pihak lain,” katanya di Kejagung, Rabu (5/10).

Terakhir, Selasa (4/10) tim penyidik memeriksa delapan orang staf Badan Pengelola Kas Asli Daerah (BPKAD). Mereka, adalahDona Irvina Sinaga , Hasana, Devi Herawati, Firianti Rusdi, Feriansyah, Barianti Arthini, Yulia Ramadini dan Yulianti.

Materi pemeriksaan soal proses penerimaan proposal, pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam dana hibah dan bansos Sumsel, 2013 yang berasal dari Komisi I, II, III, IV, dan V DPRD Sumsel.

Dan proses penerimaan proposal, pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam dana hibah dan bansos Sumsel, 2013 yang berasal dari Komisi I, II, III, IV, dan V DPRD Sumsel.

Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana untuk bantuan hAPBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian dana hibah Rp 2.118.289.843.100 dan dana bantuan sosial Rp600.000.000.

Tim penyidik menemukan dugaan penyelewenangan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan fiktif, tidak sesuai peruntukan dan terjadi pemotongan. Dana (sumber : Poskotanews.com)