Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DISHUB Larang Masyarakat Bayar Parkir Tanpa Bukti

0

Palembang,jurnalsumatra.com- Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur melarang masyarakat pengguna fasilitas terminal, pelabuhan, maupun bandara agar tidak membayar parkir kendaraannya jika tidak ada bukti retribusi resmi berupa karcis oleh penjaga parkir.

“Jika penjaga parkir tidak menunjukkan bukti yang resmi untuk pengelolaan tempat parkir, masyarakat tidak usah bayar karena itu pungutan di luar aturan atau pungli,” kata Kepala Dinas Perbuhungan NTT Richard Djami kepada Antara di Kupang, Senin.

Menurut dia, jika petugas atau penjaga parkir di tempat umum tersebut tidak menunjukkan bukti berupa karcis resmi sesuai dengan peraturan daerah setempat, masyarakat patut mempertanyakan pungutan tersebut.

Ia mengatakan hal itu ketika merespons masih ada pungutan liar parkir di Pelabuhan Tenau dan Bolok di Kupang, Ibu Kota Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh oknum pemuda setempat.

Sementara itu, di Pelabuhan Bolok Kupang, biasanya dilakukan pada saat kapal feri tiba pada dini hari sesuai dengan jadwalnya.

“Meskipun tiap kendaraan ditagih Rp1.000,00 sampai Rp2.000,00, jumlahnya tentu akan banyak seiring dengan meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke pelabuhan tersebut, padahal petugas tidak memiliki bukti berupa karcis,” kata Richard.

Retribusi tersebut, kata dia, berbeda dengan parkir di tempat lain, seperti pusat perbelanjaan yang mana pemilik kendaraan harus membayar pas ketika memasuki area tersebut. Hal itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat pemilik kendaraan yang merasa rugi atas pungutan liar untuk melapor kepada pengelola pelabuhan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Masyarakat bisa melaporkan langsung kepada pengelola Pelabuhan Tenau oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Pelabuhan Bolok,” katanya.

Menurut dia, pihak pengelola harus bertanggung jawab memantau semua aktivitas di pelabuhan dengan baik, termasuk menertibkan aksi pungutan liar oleh oknum tertentu, baik masyarakat maupun petugas, tanpa menunjukkan bukti retribusi karena aksi tersebut merupakan pungutan liar.

“Tidak jarang pula dijumpai adanya perselisihan yang terjadi antara pemilik kendaraan dan penjaga parkir karena tidak mau membayar,” katanya.

Jika hal itu terjadi, lanjut dia, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian setempat karena itu merupakan tindakan pelanggaran terhadap aturan.

Untuk itu, Richard mengimbau pemerintah daerah melalui dinas terkaitnya yang beroperasi pada fasilitas umum tersebut untuk menertibkan adanya pungutan liar.

“Pemerintah atau dinas terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah di tiap kabupaten/kota juga memastikan penarikan retribusi hingga penyetorannya sesuai dengan jumlah tiket yang disediakan sesuai dengan aturan main,” kata Richard.(anjas)