Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


KPK Libatkan Dunia Usaha Cegah Korupsi Korporasi

0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan dunia usaha dalam Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis “Profit” (Profesional Berintegritas) sebagai aksi kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah korupsi di korporasi.
“Dunia usaha merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Setidaknya 80 persen ke atas korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha, khususnya swasta dan 90 persen korupsi di daerah melibatkan pengadaan barang dan jasa. Mari kita duduk bersama mencari solusi dan menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin.
Alexander mengatakan KPK meyakini bahwa pencegahan korupsi bisa berjalan lebih efektif melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan untuk memperkecil celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurut dia, pelaku usaha kerap terseret dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum. KPK mencatat setidaknya ada 146 pelaku korupsi berasal dari sektor swasta.
Alexander menjelaskan tindak pidana korupsi yang umumnya terjadi melibatkan dunia usaha dan pemerintah sebagai regulator, yakni pelaku usaha terpaksa memberikan uang kepada penyelenggara negara karena merasa birokrasi perizinan usaha dipersulit.

    Namun, di sisi lain pihak regulator meminta pungutan atau uang pelicin dengan alasan gaji mereka tidak cukup sehingga kedua kebutuhan dari masing-maising pihak menjadikan lingkaran korupsi yang tidak ada habisnya.
Oleh karena itu, peluncuran gerakan yang mengusung logo “Profit” ini menjadi langkah awal pencegahan korupsi di sektor bisnis serta menciptakan iklim dunia yang sehat, membangun praktik bisnis yang berintegritas yang berdampao positif pada tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya, “Profit” akan menjadi landasan operasional BUMN, perusahaan sektor bisnis lainnya.
Bagi dunia usaha, gerakank ini akan berkonsekuensi pada terikatnya komitmen antikorupsi, seperti berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelicin dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oknum regulator dan penegak hukum.
Dari sisi penegak hukum, pencanangan Profut akan mendorong upaya mengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik terkait sektor bisnis serta meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat.
Sebagai aksi kolaboratif, Profit disusun dan dikembangkan forum berbagai pemangku kepentingan yang terdiri atas Ditjen Bea Cukai, Ombudsman RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Transparansi International Indonesia, Indonesia Corruption Watch serta asosiasi pengusaha.(anjas)