Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Penerima PKH Gorontalo Utara Capai 2.577 KM

0

     Gorontalo, jurnalsumatra.com – Penerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tersebar di 123 desa di 11 kecamatan mencapai 2.577 keluarga miskin (KM).
Koordinator PKH Kabupaten, Ismail Mohamad, Selasa di Gorontalo mengatakan, tahap tiga pembayaran PKH di daerah ini akan dimulai 20 Oktober 2016 dan berlangsung selama tiga hari.
“Pembayarannya dilakukan di kantor pos di masing-masing kecamatan atau melalui komunitas-komunitas di pemukiman terbanyak penerima PKH, untuk memudahkan proses pembayaran,” ujarnya.
Tahap tiga ini kata Ismail, total PKH yang akan dibayarkan mencapai Rp991.402.500,-, berdasarkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data.
“Mengingat agregat data dapat berubah sesuai besaran bantuan berdasarkan komponen masing-masing KM dan komitmen para penerima,” ujar Ismail.
Diantaranya, berdasarkan tingkat kehadiran sekolah harus  >85% dari hari efektif, maupun pemenuhan kunjungan ke fasilitas kesehatan.
Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten, Roni Imran berharap, keluarga miskin penerima PKH dapat memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukkan.

    “Mereka yang sedang menyekolahkan anaknya, diharapkan memenuhi seluruh kebutuhan sekolah, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Jangan sampai setelah menerima uang, hanya habis dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif yang tidak bermuara pada peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan keluarga, maupun tidak memacu pendapatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia mengatakan, jumlah Kepala Keluarga (KK) di daerah ini mencapai 33 ribu, 6 ribu diantaranya masuk pada kategori miskin dari jumlah penduduk sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015, mencapai 121 ribu jiwa.
Program pemberdayaan masyarakat secara keroyokan melalui pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di daerah ini yang masih bertahan 18,32 persen.
Pria yang juga menjabat Wakil Bupati ini berharap, pemutakhiran data penduduk termasuk kondisinya atau siapa saja yang masuk dalam kategori miskin, sangat miskin dan rawan miskin agar terus dilakukan antara pemerintah desa dan instansi teknis terkait.
Mengingat “up date” data kata ia, sangat membantu pemerintah daerah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi masyarakatnya agar segera keluar dari kemiskinan.
“Pemerintah daerah menargetkan penurunan kemiskinan menembus 15 persen tahun 2018 mendatang,” ujar Roni.(anjas)