Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD Ramadhan


Wali Kota Pertimbangkan Alihkan Jamkeskot Ke BPJS

0

     Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan pengalihan program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) setempat  ke BPJS Kesehatan sedang dipertimbangkan, sekaligus melihat respon daerah lainnya yang juga menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah.
“Kita akan melihat wilayah lain apakah ikut ke program BPJS Kesehatan atau tidak. Yang pasti, kita mempertimbangkannya dengan mengacu pada peraturan yang berlaku,” kata dia, di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR  Al Muzamil Yusuf belum lama ini, Pemkot Bandarlampung disarankan melakukan uji materi ke MK terkait keharusan ikut program BPJS Kesehatan.
Meski demikian, ia menyebutkan Pemkot Bandarlampung telah menyampaikan keberatannya tentang kewajiban pemerintah daerah harus ikut program BPJS Kesehatan.
“Pemkot tidak ingin terburu-buru (ikut BPJS Kesehatan), akan menunggu wilayah lain terlebih dahulu,” kata dia.
Wali kota yang menjabat di periode kedua itu juga yakin bahwa DPR RI akan membahas keberatan tentang kewajiban pemda ikut serta dalam program kesehatan tersebut.
Jika dialihkanpun ke BPJS Kesehatan, ia menyebutkan pemkot akan tetap membantu pengobatan gratis bagi masyarakat Kota Tapis Berseri.

     Sebelumnya, DPRD Kota Bandarlampung justru  meminta pemkot segera melunasi tagihan rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat melalui program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Bandarlampung 2016.
“Pemkot Bandarlampung harus segera melunasi tagihan Jamkeskot yang masih menunggak di rumah sakit pemerintah dan swasta, agar tidak mengganggu operasional,” kata anggota DPRD Kota Bandarlampung Syarif Hidayat pada Agustus lalu.
Dia mengatakan, jangan sampai keterlambatan pembayaran ini mengganggu operasional rumah sakit dan bisa berpengaruh terhadap masyarakat yang ingin berobat. Pelunasan pembayaran ini pun sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit.
Menurutnya, Pemkot Bandarlampung harus segera membayar klaim rumah sakit itu, ketepatan pembayaran klaim itu menyangkut operasional rumah sakit.
Sementara itu, sejumlah pasien BPJS Kesehatan saat diminta tanggapannya, menyebutkan pelayanan RS Imanuel Bandarlampung bagi mereka sama dengan pasien umum lainnya, terutama dalam perawatan dan tindakan dokter.
“Pelayanan di RS Imanuel tidak menunjukkan adanya perbedaan, dari pelayanan perawat sampai tindakan dokter walaupun ibu saya menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan,” kata Ida, anggota keluarga Rubiatun (81) yang merupakan salah satu pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan, ketika diminta tanggapannya di ruang tunggu RS Imanuel.

     Namun, ia menyampaikan sejumlah saran untuk perbaikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan, seperti kemudahan pengurusan pasien pulang rawat inap.
“Kalau pelayanannya, sudah baik. Hanya saja pada saat pengurusan pasien pulang rawat inap, prosesnya perlu dipercepat. Karena rumah kami jauh, di Kabupaten Lampung Selatan, takut kemalaman di jalan. Jadi untuk kedepan, kami minta agar proses pengurusan pasien pulang rawat inap bisa lebih sederhana lagi,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah, pasien BPJS Kesehatan lainnya, Ny Linda (49), juga mengaku mendapatkan kemudahan berobat di RS Imanuel.
Ia mengaku sudah dua kali menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk rawat jalan ke Poli Spesialis Penyakit Dalam RSI.
“Saya menilai pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di RSI sudah cukup baik. Apalagi domisili saya di Mesuji, saya mendapatkan dispensasi dan merasa sangat dibantu pada saat melakukan pendaftaran”, katanya.

    Hal yang sama juga diutarakan oleh Ny. Nora (38), pasien BPJS Kesehatan lainnya.
Dia menyebutkan baru pertama kali berobat jalan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sebelumnya ia sudah berulangkali berobat ke RS Imanuel, namun sebagai pasien umum yang pembayarannya menggunakan dana pribadi.
“Untuk kali ini saya mau mencoba menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Ternyata pelayanannya tidak ada bedanya dengan saat saya menggunakan fasilitas pembayaran pribadi. Hanya pada saat pendaftaran saja agak berbeda, karena harus melalui verifikasi berkas terlebih dahulu,” katanya.
Di Kota Bandarlampung, rumah sakit yang terakreditasi dengan Standar Akreditasi Versi 2012 sejauh ini adalah RS Imanuel dengan status tingkat paripurna.
Rumah sakit lainnya memiliki akreditasi paripurna di Lampung adalah RS Mardi Waluyo di Kota Metro. Selain itu, ada dua rumah sakit lainnya yang lulus akreditasi  dengan status lulus perdana, yakni RS Handayani (Lampung Utara) dan RS Natar Medika (Lampung Selatan).(anjas)