Advokat Harus Bersikap Anti Korupsi

Palembang, jurnalsumatra.com – Ketua Dewan Pengurus Nasional Peradi  Dr Luhut Pangaribuan melantik pengurus DPC Peradi Kota Palembang yang dijabat Dr Taufik Husni. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional Peradi menghimbau advokat memiliki sikap anti korupsi.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Peradi Dr Luhut Pangaribuan mengatakan, semua komponen termasuk advokat yang penegak hukum harus komitmen anti korupsi. Pasalnya pemberantasan korupsi adalah tugas penegak hukum. “Kami merevisi kurikulum pendidikan khusus profesi advokat yang disebut dengan sikap yang anti korupsi. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk di dalamnya juga KPK. Tujaunnya adalah supaya internalisasi anti korupsi itu terjadi. Sebab kekuatan dari advokat adalah kepercayaan,” ujarnya usai acara pelantikan DPC Peradi Palembang di hotel Arista, Jumat (13/4/2018).

Menurut Luhut, advokat bukan pegawai negeri bukan yang dapat ini dari APBN. Sehingga modal advokat adalah  dari kepercayaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak percaya maka advokat tidak bisa eksis di masyarakat,” katanya.

Luhut mengungkapkan, dirinya berharap khususnya di Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas program profesi advokat. “Ini harus diperhatikan dan ditekankan kalau tidak tidak saja sekarang penyelenggara negara yang masuk penjara karena terlibat korupsi. Tapi juga itu sudah ada beberapa ini advokat yang terkena masalah akibat membela pelaku korupsi. Saya katakan di awal-awal kepengurusan DPC ini itu untuk memperhatikan sekaligus menandakan kita penegak hukum atau dan sekaligus kita adalah bagian dari negara Republik Indonesia,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Palembang Taufik Husni mengatakan, sesuai dengan sambutannya, sesuai amanat Ketum bahwa DPC Peradi Palembang rumah bersama harus segera melakukan hal-hal yang bentuknya dapat membantu masyarakat, dalam hal baik keadilan terhadap perkara hukum maupun perkara yang lainnya. “Harus dikibarkan betul di seluruh wilayah Sumatera Selatan yang pertama adalah yang pertama kita akan melakukan pendidikan seperti kebanyakan bekerja sama dengan beberapa institusi seperti perguruan tinggi yang akreditasi A,” bebernya.

Taufik mengungkapkan, kemudian yang paling utama adalah dengan aparat penegak hukum kepolisian Kejaksaan dan kehakiman untuk fokus terhadap pendidikan anti korupsi. “Itu karena  Indonesia sudah identik dengan korupsi. Ke mana pun kita pergi ke luar negeri selalu Indonesia dikenal karena banyak kasus korupsi,” ucapnya.

Taufik menambahkan, Indonesia jadi siapapun atau pendiri organisasi apapun tetap bersatu dengan kode etik dan kode profesi-profesi yang ada.

Program yang menjadi prioritas Peradi Kota Palembang sambung Taufik, adalah memberikan Bantuan Hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. “Kami siap membantu masyarakat yang kurang mampu memberikan bantuan hukum gratis. Tapi syaratnya harus benar-benar tidak mampu, jadi harus jujur karena kita investigasi,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply