Ahli: Ada Kesalahan Tafsir Dalam UU Advokat

Jakarta, jurnalsumatra.com – Praktisi hukum Suhardi Somomoeljono menilai para advokat di Indonesia telah salah menafsirkan frasa “Organisasi Advokat” sebagaimana tertuang dalam UU 18/2003 (UU Advokat).
“Karena kesalahan itu maka perlu dibentuk satu komando agar kemelut penafsiran organisasi tunggal advokat dapat menemukan titik temu yang adil,” ujar Suhardi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.
Suhardi mengatakan hal itu ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait dalam sidang uji materi UU 18/2003.
“Hal ini guna meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana amanat UU tersebut,” ujar Suhardi.
Dalam keterangannya Suhardi juga memaparkan bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia(KKAI) sebagai wadah seluruh advokat telah terbentuk sebelum UU Advokat diundangkan.

Dalam Kode Etik Advokat, KKAI dikatakan Suhardi telah mewakili organisasi-organisasi advokat yang ada di Indonesia.
“Dengan demikian, mari akhiri perdebatan berkepanjangan dari organisasi advokat yang ada saat ini karena pada hakikatnya muara organisasi advokat itu ada yang lahir sebelum UU Advokat terbentuk, yang terdiri atas delapan organisasi advokat tadi yang sah secara ‘de facto’ dan ‘de jure’,” tutur Suhardi.
Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 35/PUU-XVI/2018 diajukan oleh sejumlah advokat yang merasa tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.
Para Pemohon mendalilkan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini bersifat multitafsir yang memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional.
Oleh sebab itu, para pemohon meminta Mahkamah memberikan tafsir yang jelas terkait ketentuan a quo.(anjas)

Leave a Reply