Akademisi: NTT Miliki Banyak Lapangan Pekerjaan

      Kupang, jurnalsumatra.com – Akademisi dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Gregorius Neonbasu SVD menilai Provisi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak lapangan pekerjaan, sehingga tidak perlu harus ke luar daerah.
“Sebetulnya tidak benar bahwa lapangan kerja di NTT sangat minim, lalu itu yang mendorong tenaga-tenaga kita mencari jalan ke luar NTT,” katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan maraknya kasus TKI ilegal yang terjadi di provinsi berbasis kepulauan itu.
Ia menambahkan mulai saat ini perspektif masyarakat NTT terkait lapangan pekerjaan harus diperbaiki, karena pemikiran seperti itu yang mengakibatkan banyaknya warga NTT yang mencari pekerjaan baik di Batam bahkan sampai Malaysia.
Menurut dia, kalau lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi pegawai negeri sipil (PNS), hal itu memang sangat terbatas.
“Demikian juga jika lapangan pekerjaan seperti bekerja perusahaan-perusahaan besar atau LSM besar, masih sangat terbatas di NTT,” tuturnya.

Namun jika lapangan kerja yang dimaksud adalah untuk mendapat uang dan bisa menghidupi keluarga dan diri sendiri, sangat banyak di NTT.
“Pada sisi tertentu, saya sebetulnya berpendapat bahwa pendidikan kita harus mampu memberi ‘pemikiran baru’ kepada anak didik untuk bisa mengambil inisiatif menemukan lapangan kerja di mana saja. “Mindset yang baik dengan perspektif yang tepat dapat membimbing setiap orang menemukan pekerjaan bagi dirinya,” tambah dia.
Kasus TKI ilegal hampir setiap tahun terus mengalami peningkatan bahkan setiap tahun juga setiap TKI ilegal yang dipulangkan ke NTT selalu dalam kondisi tidak bernyawa.
Data yang diperoleh Antara dari Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) yang menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT, menyebutkan dalam tahun 2018 sejak Januari-Juli sudah ada 25 kasus TPPO dengan korban berjumlah 37 orang.
Bahkan pihak AICHR menyebut masalah TPPO akibat maraknya kasus TKI ilegal di NTT sudah masuk dalam taraf yang meresahkan, sehingga pihaknya akan menjadikan NTT sebagai provinsi percontohan untuk pemberantasan TPPO.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =