Aksi Demo Mahasiswa dan Petani Kecewa

Lahat , jurnalsumatra.com – Aksi damai yang digelar oleh masa gabungan Mahasiswa dan Petani pada Rabu (25/9/2019), harus menelan kekecewaan yang pahit.

Pasalnya, demo yang dilakukan ratusan masa untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, ternyata kantor Wakil Rakyat kosong melompong.

Pantauan dilapangan, unjuk rasa yang dilakukan masa gabungan antara Mahasiswa dan Petani menyerbu kantor DPRD Lahat, guna menyampaikan tuntutan menolak pembahasan undang undang (UU) Agraria.

Setiba didepan kantor Dewan, masa melakukan Orasi dengan pengawalan ketat dari Aparat gabungan Polisi, TNI, dan Sat Pol-PP Pemkab Lahat. Namun, pengunjuk rasa kecewa, dikarenakan, tak satupun Anggota DPRD Lahat menemui mereka.

Tak berhenti disitu saja, masa melanjutkan aksi damainya menuju kekantor Bupati Lahat. Aksi ini Gerakan Tani Sumsel yang diketuai Dedek Chaniago Gerakan Tani Pagar Batu diketuai Andriansyah dan Forum Pemuda Pagar Batu diketuai Febri Haryanto.

Begitu juga, depan kantor Bupati Lahat masa yang menyampaikan orasinya hanya menjadi tontonan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Lahat.

Kordinator aksi (korak) Dedek Chaniago menyampaikan, tentang bagaimana kehidupan para Petani di Desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, sejak 27 tahun lalu tanah yang dikuasai secara turun menurun.

“Untuk memenuhi kebutuhan hidup, harus berubah menjadi kuli pekerja serabutan dan buruh tani. Karena sumber kehidupan dirampas paksa segelintir orang, sekelompok yang disebut dengan Perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit PT Artha Prigel yang menarik semua mata pencarian masyarakat setempat,” jelas Dedek.

Ia menegaskan, lahan seluas 180,36 Ha yang selama ini, dikelola warga mulai menggarap sawah, ubi, sayuran mayur, dan karet kini lenyap begitu saja. dan berganti tanaman yang rakus air merusak ekosistem dan hama. Serta tak lepas dari konflik sosial.

“Jadi, untuk mendapatkan lahan tersebut, tidak lagi menghargai UU etika adat istiadat. Sedangkan, kompensasi yang seharusnya diberikan kepada warga, tidak disampaikan oleh perusahaan HGU berakhir 14 tahun silam,” ucapnya lantang.

Maka dari itu, menurut Dedek Chaniago dihari Tani Nasional ini dan atas dasar Pancasila nomor 5 UU dasar 1945 pasal 33 UU 5 1960 TAP MPR 9 2001 PP 86 2018. “Kami mendesak, tolak rencana UU Pertanahan, mewujudkan Reformasi Agraria Sejati, kembalikan tanah Pagar Batu seluas 180,306 hektar,” pungkasnya.

Unjuk rasa yang berlangsung sekitar tiga setengah jam itu, setelah menyampaikan beberapa poin didepan kantor Bupati, masa membubarkan diri secara teratur dan tetap mendapat pengawalan ketat dari Aparat. (Din)