Aksi GRPK-RI Berujung Duduk Satu Meja

Lahat, jurnalsumatra.com – Aksi demo yang bakal digerakkan oleh ormas DPP GRPK-RI ke Pemerintahan Daerah (Pemkab) Kabupaten Lahat, pada Selasa (07/07/2020) ,  berujung dengan duduk satu meja diruang Asisten II Pemkab Lahat.

Rencana awal GRPK-RI Saryono Anwar S.Sos dan penasehat GRPK-RI Aris Toteles akan menggelar Demo ke Pemkab Lahat terkait mempertanyakan penggunaan Dana Covid-19 dan tentang penangkaran sarang burung walet yang tidak mengantongi izin serta diperparah penangkaran walet nyaris seluruhnya didalam Kota Lahat, harus berujung duduk bersama.

Aksi demo GRPK-RI ternyata hisapan jempol belaka, terbukti kemarin Ketua ormas DPP GRPK-RI Saryonon Anwar S.Sos dan penasehat GRPK-RI Aris Toteles mendatangi Pemkab Lahat dan disambut Asisten II Seri Mulyati SH dengan OPD para Dinas, Kabag, dan Kabid.

Rombongan tersebut, langsung diarahkan keruang Asisten II untuk duduk bersama dan membahas dana Covid 28 M dan tentang penangkar sarang burung walet yang tidak berizin dan tidak boleh di ijinkan karena lokasinya di dalam Kota.

“Kami minta penangkaran sarang burung walet yang ada, ditutup tanpa kompromi. Karena, selain tidak membayar pajak juga menganggu kehidupan masyarakat sekitar, serta tidak mengantongi ijin pendirian,” kata Saryono Anwar, kemarin.

Aris Toteles memintak penjelasan kepada dinas Perizinan tentang penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Lahat tidak berizin, izin mereka itu hanya sebatas izin ruko dan tempat tinggal.

Lantas dijawab Kabid Pembangunan dan Kesehatan Dinas Perizinan Budi mengatakan, dinasnya mengeluarkan izin penangkaran sarang waret terakhir rahun 2012, setelah itu tidak ada lagi dan sampai detik ini.

“Kami hanya mengeluarkan izin IMB bukan izin sarang burung walet. Oleh sebab itu, kami akan membentuk Tim Investigasi kebawah untuk melakukan penertiban izin sarang burung walet,” ucapnya.

Untuk diketahui, sambung Budi, Bapeda memungut pajak penghasilan sarang burung walet 10 persen. Namun, dijelaskan Budi, pihaknya tidak mengetahui secara persis kisaran berapa besarnya panen, karena para pengusaha tidak pernah mengundang setiap panen.

“Untuk panen penangkaran walet dalam 1 tahun bisa mencapai 2 kali panen. dalam setiap panennya pengusaha hanya memberikan sebesar Rp.5 Juta dibayarkan kedinas Bapeda,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) H.Agus M.Si menegaskan, pihaknya hanya menunggu karena rangkaian proses dinas perizinan Pemerintah. “Kami siap membentuk Tim untuk mengkroscek kebawah terkait dampak Limbahnya,” tegas Agus.

Kabid Pol-PP berjanji hasil rapat telah mendata sebanyak 22 Gedung yang telah memiliki izin. Sedangkan, yang belum mengantongi izin ada sekitar 15 Gedung. “Kami akan membentuk tim investigasi untuk menertibkan kembali gedung-gedung penangkaran sarang burung walet di kabupaten Lahat,” urainya.

Ketua GRPK-RI Saryono Anwar memintak penjelasan dalam penggunaan dana Covid- 19, yang sesusai dengan fakta yang ada dilapanagan.

Kepala BPBD, Drs.H. Ali Alfendi MM menambahkan, masalah pengunaan dana Covid- 19, yang dipakai harus transparan dan harus melalui tahapan tahapan sesuai yang di butuhkan baru bisa untuk dicairkan.

“Rencana kebutuhan belanja untuk pencairan Covid-19 pengajuan 11,56 M baru direalisasikan 7,4 M,” kilah Ali Afandi.

Kepala Inspektorat Yunsa Rahman memintak agar penggunaannya harus transparan, contoh masker harga 30 ribu harus dikeluarkan dengan transparan dalam penggunaan belanja dana nya dan yang lain-lain,” tuturnya.

Kadinkes Ponco menjelaskan, hasil suef 25 orang yang positif. 2 orang hasil positif ditempatkan Terminal Batay, masih menunggu hasil swab transparan. “Buat kita warga Kabupaten Lahat warga kita. Jaga keluarga kita, biar masyarakat tidak ragu-ragu dan selalu dapat mengantisipasi dan tetap ikuti Protokol Kesehatan,” ungkap Ponco dalam keterangannya, kemarin. (Din)