Aktivis Desak DPRD Gunakan Hak Angket Terhadap Gubernur

Palembang, jurnalsumatra.com  –  PalemPuluhan massa yang mengatas namakan dirinya aktivis Sumsel bersatu, Rabu (7/8/2019) menggelar aksi demo di DPRD Sumsel. Massa mendesak agar lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut menggunakan hak angket terhadap Gubernur Sumsel Herman Deru yang dinilai sudah melanggar hukum.

Kordinator lapangan aktivis Sumsel Bersatu Rubie mengatakan, banyak kebijakan yang diambil orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut bertolak belakang dengan janji politiknya saat mencalonkan diri sebagai cagub 2018 silam.

“Ada kebijakan aneh dari Gubernur Sumsel yang tidak pro rakyat. Kedua, sikap Gubernur keliru karena staf khususnya nyaleg dan masih menerima gaji selama ini,” kata Rubie.

Atas hal itu, pihaknya akan melapor juga ke Jakarta yaitu DKPP dan Bawaslu RI, karena Gubernur tidak tahu undang- undang dan melanggar hukum. 

Selain itu pihaknya menyoroti sikap Gubernur Sumsel yang “anti kritik” terhadap masyarakat Sumsel. Mengingat ada satu aktivis dan akdemisi di Sumsel dikabarkan 

“Aneh Gubernur melaporkan rakyatnya sendiri. Ini ibaratnya orang tua melaporkan anknya sendiri ke penjara. Jelas iji jadi presiden buruk,” katanya.

Ditambahkan Rubie, dengan aksi ini pihaknya meminta DPRD Sumsel untuk bisa melindungi aktivis,  agar hak- hak aktivisi diperhatikan. Sebab, jika fungsi kontrol tidak ada, maka bisa jadi negara tertinggal dan anta berenta karena tidak bisa negara maju tanpa kritik

“Kami ke DPRD Sumsel, meminta agar memanggil Gubernur Sumsel bila perlu. Bahwa DPRD masih berkuasa dan masih peduli, bukan mau- maunya penguasa, dan kami yakin masih ada orang yang peduli Sumsel,” katanya.

Pantauan dilapangan, massa membawa beberapa spanduk bertuliskan beberapa sikap aktivis, seperti Tumbangkan pemimpin anti kritik, mana janji sekolah dan berobat gratis, gubernur Sumsel melanggar hukum, lawan kriminlisasi aktivis.

Koordinator aksi Charma menambahkan, DPRD Sumsel berhak lakukan hak angket (hak bertanya), jika melihat apa yang telah dilakukan Gubernur Sumsel saat ini. Seperti, ingkar janji sekolah dan berobat gratis, kriminalisasi aktivis dan masih memperkerjakan staf khusus.

“DPRD Sumsel berhak gelar hak angket terhadap Gubernur Sumsel karena ada 3 persoalan tersebut,” tanya Charma.

Aksi massa sendiri diterima pimpinan DPRD Sumsel yaitu Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, menurutnya apa yang disampaikan masyarakat menyampaikan aspirasi di DPRD Sumsel. Dimana aspirasi yang disampaikan, khususnya janji politik sekolah dan berobat gartis memang pihaknya sudah tahu, tapi semua pihak harus bersabar. 

“Karena kami mengawasi dan memantau, yang tidak sekolah dan tidak mendapatkan berobat gratisnya dan kami berjanji akan menyampaikan ke Gubernur Sumsel,” katanya.

Dilanjutkan politisi Demokrat ini, soal caleg DPRD Sumsel yang pada 24 September akan dilantik merupakan staf khusus Gubernur. Pihaknya mempersilahkan massa untuk melaporkannya ke KPU dan Bawaslu. Pihaknya akan bantu dan akomodir, namun pihaknya tidak bisa mengeksekusinya.

“Soal aktivis dilaporkan ke polisi, saya akan berbicara langsung ke Gubernur. Saya pribadi pimpinan DPRD akan saya sampaikan ke Gubernur, jika hal ini benar dilaporkan Gubernur karena menyampaikan pendapatnya, saya rasa keliru,” katanya.

Disinggung soal desakan DPRD Sumsel untuk menggelar hak angket kepada Gubernur, pihaknya akan mempelajarinya berasama teman- teman DPRD Sumsel lainnya, sebelum diambil keputusan.

“Akan kami pelajari, mungkin ada benarnya. Jika melanggar undang- undang dan hukum, akan kami lakukan (hak angket),” kata Chairul.(UDY)