Aliansi Buruh Semarang Demonstrasi Tuntut Upah Layak

    Semarang, jurnalsumatra.com – Seribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang berunjuk rasa menuntut upah layak sebesar Rp2,7 juta per bulan agar kesejahteraannya meningkat.
Unjuk rasa buruh yang mendapat pengamanan ketat dari petugas kepolisian berlangsung di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Rabu.
Para buruh menilai bahwa formulasi penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 itu sudah tidak relevan lagi karena penghitungannya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
Koordinator Aliansi Buruh Kota Semarang Karmanto mengungkapkan, pihaknya telah membuktikan dengan melakukan penghitungan sendiri dan hasilnya jauh di atas penghitungan yang menggunakan formulasi PP 78/2015.

    “Formulasi PP 78/2015 tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaaan Nomor 13 Tahun 2003, dimana setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, para buruh berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan UMK 2018 di 35 kabupaten/kota se-Jateng sesuai dengan KHL 2017 ditambah inflasi serta pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga berharap nilai kenaikan UMK 2018 tidak boleh rendah dari kenaikan tahun sebelumnya, baik nominal maupun persentasenya,” katanya.
Ia menyebutkan aksi unjuk rasa kali ini sebagai tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan rakyat agar mampu mengejar ketertinggalan upah buruh dari kota ataupun provinsi lainnya.
Setelah melakukan aksinya, perwakilan para buruh yang berunjuk rasa akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk beraudiensi.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =